Mendagri

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengimbau agar pemda bisa menggunakan produk dan jasa dari pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebanyak 40 persen dari alokasi APBD

Tito Karnavian menerbitkan aturan lengkap halal bihalal Idul Fitri Tahun 1443 H, mengatur pembatasan jumlah tamu, penyediaan makanan, serta protokol kesehatan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan surat edaran pencegahan peningkatan jumlah kasus COVID-19 ketika halalbihalal Lebaran 2022.

SE yang terbit pada Senin (18/4/2022) ini, menyusul ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022.

Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh mengajak semua pihak, terutama jajaran pemerintah daerah provinsi hingga kabupaten kota dari Sabang hingga Merauke, bergerak serentak dan berkolaborasi bersama.

Survei menunjukkan, penduduk Indonesia yang berusia satu tahun ke atas telah memiliki antibodi SARS-CoV-2 sebesar 86,6 persen.

pengelolaan wakaf yang profesional akan menentukkan efektifitas manfaat waqaf dalam pembangunan di segala lini kehidupan masyarakat, baik bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dan lainnya.

Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri batal menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk wilayah Jawa dan Bali melalui instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri).

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menerima penghargaan alumni terhormat dari Nanyang Technological University, Singapura. Tito yang meraih gelar doktor pada 2013 dinilai menjadi alumni yang memberikan kebanggaan kepada almamater.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), termasuk kabupaten/kota di wilayah tersebut diharapkan dapat menggenjot sektor pertanian dan perikanan.

Mendagri Tito Karnavian meminta seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus bekerja keras, walaupun di tengah angka penularan Covid-19 yang masih fluktuatif.

Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel) merealisasikan insentif tenaga kesehatan daerah (Inakesda) yang hampir menyentuh angka 100 persen, yakni sebesar 98 persen.

Penerapan kebijakan PPKM Darurat diharapkan tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Di tengah upaya memerangi Covid-19, kebijakan ini harus didukung.