Mendagri

Gubernur Papua Lukas Enembe berharap, langkah pemekaran tersebut dapat mempercepat pembangunan di Papua.

Tito mengungkapkan, saat ini Kemendagri sedang di tahap menerima masukan untuk calon-calon Pj Gubernur DKI Jakarta dengan melakukan profiling, apakah kandidat memiliki potensi kasus atau masalah tertentu.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, melantik 5 penjabat gubernur untuk menduduki posisi kepala daerah yang kosong karena Pilkada 2024 mendatang.

Sebanyak 5 Pj Gubernur tersebut yakni Banten, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Papua Barat,

Instruksi Menteri ini berisi aturan pemberlakuan PPKM Level 1 sampai 4 di wilayah Jawa Bali. Surat bertanda tangan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian itu berlaku pada tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengimbau agar pemda bisa menggunakan produk dan jasa dari pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebanyak 40 persen dari alokasi APBD

Tito Karnavian menerbitkan aturan lengkap halal bihalal Idul Fitri Tahun 1443 H, mengatur pembatasan jumlah tamu, penyediaan makanan, serta protokol kesehatan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan surat edaran pencegahan peningkatan jumlah kasus COVID-19 ketika halalbihalal Lebaran 2022.

SE yang terbit pada Senin (18/4/2022) ini, menyusul ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022.

Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh mengajak semua pihak, terutama jajaran pemerintah daerah provinsi hingga kabupaten kota dari Sabang hingga Merauke, bergerak serentak dan berkolaborasi bersama.

Survei menunjukkan, penduduk Indonesia yang berusia satu tahun ke atas telah memiliki antibodi SARS-CoV-2 sebesar 86,6 persen.

pengelolaan wakaf yang profesional akan menentukkan efektifitas manfaat waqaf dalam pembangunan di segala lini kehidupan masyarakat, baik bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dan lainnya.

Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri batal menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk wilayah Jawa dan Bali melalui instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri).