Industri Halal

BPJPH menjajaki kerja sama teknologi dengan Korea untuk memperkuat sistem Jaminan Produk Halal dan mengembangkan halal logistics berbasis digital.

Pemerintah memusnahkan 312 ton Meat Bone Meal asal Brasil setelah terbukti mengandung porcine. BPJPH, Barantin, dan Kementan bergerak cepat mencegah peredarannya.

BPJPH menggelar Jakarta International Halal Market 2026 untuk memperkuat daya saing produk halal UMK Indonesia. Ajang ini membuka akses pasar regional dan global melalui kolaborasi Indonesia, Malaysia, dan Thailand.

BPJPH melalui Biro Perencanaan dan Organisasi menyelenggarakan sosialisasi SP4N-LAPOR! bagi pelaku usaha di Lampung. Kegiatan ini bertujuan memudahkan penyampaian aspirasi dan pengaduan terkait pelayanan jaminan produk halal yang lebih transparan dan responsif.

BPJPH mengajak generasi muda menjadikan halal sebagai lifestyle sekaligus berperan aktif menyukseskan implementasi wajib sertifikasi halal mulai Oktober 2026.

Peluang kerja juru sembelih halal semakin terbuka. Kebutuhan global diproyeksikan mencapai 820 tenaga bersertifikat dengan prospek di dalam maupun luar negeri.

BI membidik omzet UMKM Rp1,5 miliar dan business matching Rp11 miliar dalam Fesyar KTI 2026 sebagai langkah memperkuat ekonomi syariah Indonesia.

BPJPH dan Maroko mempercepat implementasi kerja sama halal melalui MRA guna memperluas akses pasar global, mendorong ekspor, investasi, dan industri halal Indonesia.

BPJPH RI dan Pemerintah Australia menandatangani MoU Jaminan Produk Halal untuk memperkuat perdagangan produk halal, harmonisasi sertifikasi, serta memperluas ekspor-impor dan kerja sama ekonomi kedua negara.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menilai gelatin halal produksi dalam negeri berpeluang menggantikan impor jika kapasitas produksinya terus diperkuat.

BSI memperkuat perdagangan halal global melalui BEWIZE di D-8 Halal Expo Indonesia 2026 untuk mendukung UMKM dan korporasi berekspansi ke pasar internasional.

Potensi Ziswaf Rp500 triliun menjadi sorotan PKS. Ekonomi syariah dinilai mampu memperkuat fiskal, industri halal, hingga pertumbuhan ekonomi nasional.

Mulai 17 Oktober 2026, Indonesia memperluas kewajiban sertifikasi halal untuk produk dan layanan. LPPOM mengingatkan pelaku usaha agar bersiap.