Solar

Fatwa haram pembelian BBM bersubsidi oleh masyarakat mampu tidak perlu karena sudah ada UUD 1945 yang mengamanatkannya

MUI menerima setiap permohonan fatwa, termasuk pembelian BBM bersubsidi. Namun, hingga saat ini MUI belum menerima permohonan fatwa terkait pembelian BBM bersubsidi.

Subsidi pemerintah menekan hingga separuh harga keekonomiannya atau harga ril apabila dihitung berdasar harga minyak mentah, kurs rupiah, dan pajak.

Apabila tren dibiarkan berdasarkan konsesi harga minyak dan kurs, serta kuota melebihi maka perlu menambah anggaran subsidi dan kompensasi dari Rp502 triliun ditambah Rp195,6 triliun