Pks

PKS dapat memastikan memenuhi seluruh persyaratan dan siap menjadi peserta Pemilu 2024. Habib Aboe juga berikhtiar menargetkan perolehan suara yang signifikan di Pemilu 2024 yang akan datang.

Pasal 222 Undang-Undang Pemilu menyaratkan angka ambang batas 20 persen untuk kursi DPR atau 25 persen suara nasional. Persyaratan ini membut PKS tidak dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden sendiri.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Slamet, menjelaskan, Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menimpa hewan ternak bukan termasuk virus baru. Penyakit ini sudah ada sebelum Indonesia merdeka.

Ahmad Syaikhu mengatakan, PKS memiliki banyak kesamaan dengan Nasdem, begitu pula sebaliknya. Kedua partai juga menyepakati persiapan kerja sama pada Pilpres 2024.

PKS optimistis bersama Nasdem dapat menjalin hubungan baik menghadapi agenda politik 2024. Dua pimpinan partai merasa ada banyak kesamaan.

Kunjungan silaturahmi PKS ke Nasdem Tower berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan. Di hadapan Presiden PKS, Surya menjelaskan, kedua partai masih dalam proses taaruf atau saling penjajakan.

Syaikhu menekankan pentingnya peningkatan kompetensi dan kapasitas dalam memperjuangkan aspirasi rakyat melalui produk legislasi dan advokasi kebijakan.

Sohibul meminta para jajaran pimpinan pengurus dan kader tidak terbawa arus hiruk pikuk dinamika politik menjelang 2024. Menurutnya, PKS harus bisa mengendalikan gelombang, riding the wave, berselancar di atas atensi publik.

Ahmad Syaikhu mengatakan akan mencari mitra koalisi yang setara untuk bersama menyongsong Pemilu 2024. Saat ini, PKS merupakan satu-satunya partai oposisi yang belum berkoalisi dengan pihak manapun.

Syaikhu memandang positif Partai Nasdem membuka pintu peluang bagi putra putri bangsa yang memiliki kesempatan untuk menjadi capres.

Syaikhu mengingatkan, India memiliki catatan dalam kebijakan yang mendiskriminasi umat Islam setelah sebelumnya muncul larangan penggunaan hijab bagi mahasiswi.

Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah segera melakukan langkah antisipasi cepat dengan telah ditemukannya kasus hepatitis akut misterius ini di Indonesia.

Pemerintah memiliki banyak lembaga untuk memastikan ketersediaan bahan pokok. Namun, Nevi merasa hal itu belum cukup dan perlu ada regulasi yang kuat untuk mengurai masalah bahan pangan.