Wamenkeu Juda Agung mendorong KNEKS bergerak lebih lincah dan efektif dalam mengakselerasi ekonomi syariah melalui sinergi UMKM serta penguatan digitalisasi nasional.
Indonesia menolak saran IMF untuk penghematan saat krisis. Pemerintah justru menggelontorkan insentif Rp200 triliun demi menjaga daya beli, mendukung UMKM, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Pemerintah tegaskan ruang fiskal Indonesia tetap kuat dan aman hingga akhir 2026. Simak penjelasan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengenai strategi bantalan ekonomi hadapi gejolak global.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dukung rencana pemotongan gaji menteri dan wakil menteri guna efisiensi APBN 2026. Pemerintah akan tentukan angka pemotongan secara terpusat.
Simak kisah inspiratif Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang nyaris dicerai istri saat ingin berhenti kuliah. Sebuah cerita menyentuh tentang kejam yang positif dan peran besar istri di balik kesuksesan suami.
Kemenkeu dan MUI resmi perpanjang kerja sama penerbitan sukuk negara. Simak pesan tegas KH Ma'ruf Amin soal larangan manipulasi dalam keuangan syariah di sini.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan data Bank Indonesia soal dana daerah akurat dan meminta Bobby Nasution serta Dedi Mulyadi melakukan pengecekan ulang ke perbankan masing-masing. Ia menyebut laporan BI bersumber langsung dari seluruh bank di Indonesia.
Menkeu Purbaya ungkap kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia terus meningkat. Yield SBN tenor 10 tahun capai rekor terendah 5,9%, bukti fondasi ekonomi RI semakin kuat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tarik dana pemerintah dari BI ke bank dinilai sesuai ajaran Islam. Dr KH Anwar Abbas sebut langkah ini dorong perputaran ekonomi rakyat.
Pemerintah resmi membuka penawaran Sukuk Ritel SR023 tenor 3 dan 5 tahun dengan kupon tetap hingga 5,95% per tahun. Investasi syariah ini bisa dibeli mulai Rp1 juta melalui bank, sekuritas, hingga fintech.
PT Bank BCA Syariah (BCA Syariah) dan Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan melakukan penandatanganan kemitraan