Bantuan Pemerintah

Ada sejumlah syarat menerima bantuan pemerintah. Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan salah satu kategorinya adalah warga berpenghasilan Rp3,5 juta per bulan.

Pemerintah mengklaim program bantuan sosial yang diselenggarakan berdampak signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di Tanah Air.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, menyebut bantuan pemerintah berupa Bantuan Subsidi Upah (BSU) bisa mempertahankan daya beli pekerja atau buruh.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, menyatakan pihaknya sedang menyiapkan berbagai langkah untuk menjamin BSU tersalurkan secara cepat, tepat, dan akuntabel.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp600.000 sebagai pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Penyaluran awal ini dimulai dari Kantor Pos Kabupaten Jayapura, Papua.

Adapun verifikasi dan validasi data dilakukan lebih dahulu ke satuan pendidikan untuk memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan.

Bansos bagi masyarakat di antaranya bantuan modal kerja (BMK) sebesar Rp1.2 juta dan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng sebesar Rp300 ribu.

Masyarakat dalam hal ini bisa berpartisipasi melakukan pengawasan dengan menggunakan aplikasi berbasis teknologi digital.

Susiwijono Moegiarso mengatakan bantuan ini dibagikan bertahap, mulai pekan kedua Ramadhan atau minggu depan hingga 21 April 2022.

Bantuan langsung tunai minyak goreng akan disalurkan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang termasuk dalam daftar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar 18,8 juta.

BLT minyak goreng akan diberikan senilai Rp100.000 perbulan. Setiap penerima akan mendapatkan bantuan sekaligus tiga bulan, yakni April, Mei dan Juni.

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berencana meneruskan sejumlah bantuan kepada masyarakat Tanah Air.

Lumbung sosial yang dibentuk Kementerian Sosial bertujuan agar penanganan bencana dapat dilakukan sesegera mungkin dengan langkah cepat, tepat dan terkoordinir