Bantuan Pemerintah Diklaim Mampu Turunkan Angka Kemiskinan

LANGIT7.ID, Jakarta - Pemerintah mengklaim program bantuan sosial yang diselenggarakan berdampak signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di Tanah Air.

Data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) disebutkan bahwa terjadi penurunan angka kemiskinan dan pengangguran selama setahun belakangan.

Pada Februari 2021 - Februari 2022, dari yang tadinya sebesar 6,28 persen menjadi 5,8 persen. Kemnaker memberi Rp9,6 triliun untuk 16 juta penerima manfaat.

"Data ini akan dimutakhirkan kembali. Kita akan skrining apakah dia PNS, TNI/Polri, dan telah menerima kartu pra kerja, maka akan kita keluarkan, kira-kira ada 14 juta penerima manfaat untuk saat ini," kata Menaker, Ida Fauziyah, dalam FMB9: Alih Subsidi BBM, Bansos Topang Masyarakat Miskin, Selasa (6/9/2022).

Baca Juga: Menaker Ida Sebut BSU untuk Pertahankan Daya Beli Pekerja

Ida meyakini, proses pemberian bantuan sosial ini jauh dari isu kebocoran data. Sebab dana dipastikan langsung diterima oleh penerima manfaat.

"Jadi (dana) tidak mampir ke mana-mana. Uang akan disalurkan ke bank himbara dan langsung ke rekening penerima program. Untuk keterlibatan PT Pos, biaya akan dibebankan keapda pemerintah, jadi bantuan senilai Rp600 ribu tidak akan kurang 1 rupiah pun," katanya.

Ada Dana Tambahan

Kementerian Sosial (Kemensos) memberikan dana tambahan di luar bantuan sosial (bansos) rutin yang diterima penerima manfaat.

Adapun jumlah total yang akan mendapatkan dana tambahan ini sebanyak 20.650.000 penerima manfaat. Dengan nilai total mencapai Rp12,4 triliun.

"Saat ini posisinya (dana tambahan) sudah di kantor pos. Jadi kami salurkan Rp150 ribu selama empat bulan, mulai dari bulan September-Desember dan diserahkan 2 kali," kata Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini dalam FMB9: Alih Subsidi BBM, Bansos Topang Masyarakat Miskin, Selasa (6/9/2022).

Pihaknya menyebutkan, dana tambahan atau top-up ini akan disebar di 514 kabupaten/kota. Hingga hari ini telah dilakukan di 445 kabupaten/kota.

"Besok kita lakukan strategi untuk daerah terpencil yang tidak bisa diakses dengan darat," tambahnya.

Risma menambahkan, pihaknya selalu memperbarui data penerima manfaat setiap bulan. Hal itu dilakukan guna mencegah terjadinya salah sasaran dalam menerima manfaat.

Adapun verifikasi tersebut dilakukan di tingkat daerah, mulai dari kecamatan, kelurahan, dan desa. Sehingga Kemensos hanya tinggal menetapkan data penerima manfaat yang telah terverifikasi.

"Jadi (tiap bulan) dalam pekan 1-2 itu daerah memverifikasi, kemudian dilakukan di minggu ke-3 kami akan cek quality insurance-nya. Setelah itu kita menetapkan untuk penyaluran berikutnya, jadi setiap bulan kita selalu lakukan perbaikan data," ungkapnya.