Kemenaker

Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi isu hangat sejak kemarin. Ia menjadi anggota pertama di pemerintahan Prabowo-Gibran yang terjaring OTT KPK.

Istana merespons cepat OTT Wamenaker Noel Ebenezer. Presiden Prabowo tegaskan penghormatan penuh pada proses hukum KPK dan siap lakukan penggantian jika terbukti bersalah.

KPK melakukan OTT dan mengamankan Wamenaker Immanuel Ebenezer terkait dugaan pemerasan sertifikat K3. Sebanyak 10 orang turut diamankan.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer (Menaker) menyebut hingga Desember 2024 jumlah pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mencapai 80.000 orang.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berharap kerjasama Indonesia dan Australia dalam bidang Ketenagakerjaan dapat terus diperkuat, antara lain melalui dua nota kesepahaman

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) RI, Ida Fauziyah, mengungkapkan, pemerintah belum berencana memberikan subsidi upah kepada buruh yang terkena PHK karena dampak penurunan ekonomi global saat ini.

Koordinator Masjid Baitul Latief, Rohidin menuturkan, siapapun yang hendak masuk ke area masjid wajib lapor kepada petugas keamanan setempat. Ini diberlakukan agar tidak terjadi hal-hal di luar kendali.

Masjid Baitul Latief berada di kawasan komplek perkantoran Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Republik Indonesia yang terletak di jalan Gatot Subroto Kavling 51.

Ida Fauziyah mengatakan penghitungan UMP tahun 2023 berdasarkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 telah berhasil menghadirkan jalan tengah bagi pengusaha dan pekerja/buruh.

Ada sejumlah syarat menerima bantuan pemerintah. Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan salah satu kategorinya adalah warga berpenghasilan Rp3,5 juta per bulan.

Pemerintah kembali memberikan Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) bagi pekerja di tahun 2022 sebagai perlindungan bagi para pekerja atau buruh dan mengakselerasi pemulihan ekonomi.

Ida Fauziyah mengatakan pihaknya sedang memproses revisi Permenaker No. 2 Tahun 2022 dan akan kembali ke ketentuan tentang klaim JHT sesuai dengan aturan lama.

Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 itu dianggap sangat merugikan pekerja yang mengundurkan diri dan diputus hubungan kerjanya (PHK).