Ruu Pks

Direktur Center for Gender Studies (CGS), Dinar Dewi Kania, menilai akhir-akhir ini gerakan feminisme hadir dengan isu sentral seksualitas dalam perundang-undangan nasional. Para feminis menganggap kebebasan perempuan adalah mampu menguasai dan mengontrol tubuh tanpa boleh diatur oleh siapapun.

Kurniasih mengatakan, tingginya kasus kekerasan dalam pacaran bermakna adanya praktik kejahatan yang dilakukan terhadap mayoritas perempuan.

Respons positif Presiden Jokowi diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan dikirimkannya Surpres setelah nantinya RUU TPKS sah sebagai inisiatif DPR.

Jokowi meminta kepada Gugus Tugas Pemerintah yang menangani RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk segera menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terhadap draf RUU yang sedang disiapkan oleh DPR RI.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan rekomendasi untuk DPR RI terkait rancangan undang-undang (RUU) yang tengah dibahas. Salah satu yang menjadi sorotan MUI adalah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).