Umrah Mandiri

Koalisi Pelindung Ibadah gugat UU Nomor 14 Tahun 2025 ke Mahkamah Konstitusi terkait aturan umrah mandiri. Pemohon nilai regulasi saat ini kurang kepastian hukum dan perlindungan jemaah.

Pemerintah Indonesia menyelaraskan regulasi umrah mandiri dengan aturan Arab Saudi. Wamen Haji dan Umrah Dahnil Anzar menegaskan pentingnya kompatibilitas regulasi serta pengawasan ketat untuk melindungi jemaah di era digital.

Pemerintah resmi membuka peluang umrah mandiri lewat UU PIHU 2025. Kini jamaah Indonesia bisa daftar umrah sendiri melalui situs resmi Nusuk Arab Saudi tanpa biro travel. Proses mudah, transparan, dan sepenuhnya digital.

Pemerintah memperkuat perlindungan jamaah umrah lewat regulasi baru dalam UU No 14 Tahun 2025. Jamaah kini bisa berangkat secara mandiri, namun tetap terjamin keamanan, layanan, dan pengawasan melalui sistem resmi Kementerian Agama dan kerja sama dengan Arab Saudi.

Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) menyebut legalisasi umrah mandiri berdampak pada kehancuran ekonomi berbasis keumatan serta kerugian negara.