Kpu

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, menilai penyelenggaraan Pemilu 2024 nanti sudah memungkinkan untuk memakai metode digital atau e-voting.

Sepanjang konstitusi dan UU Pemilu tidak diubah, maka KPU tetap akan bekerja sesuai tahapan dan jadwal yang sudah direncanakan.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan, fit and proper test jadi pertimbangan objektif dan kualitas untuk para anggota.

Pemerintah berharap penetapan jadwal pemilu diambil berdasarkan prinsip efisiensi di tengah situasi pemulihan ekonomi dan kondisi keuangan negara, baik di level pusat maupun pemerintah daerah.

Sebelum diserahkan ke Presiden, keputusan itu telah ditetapkan di Jakarta pada Rabu (5/1/2022) dan ditandatangani Ketua Timsel Juri Ardiantoro.

Pembentukan panitia seleksi sesuai dengan kalender konstitusional yang mengatakan bahwa 2024 akan ada pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden,dan Pemilihan Kepala Daerah.

Mantan Kapolri ini menjelaskan, Keppres tersebut terbit dengan sejumlah dasar hukum. Dasar tersebut, seperti masa jabatan anggota KPU 2017-2022 dan anggota Bawaslu masa jabatan 2017-2022 yang akan berakhir pada 11 April 2022 mendatang.