Kpu

Penyerahan DP4 dalam dan luar negeri sebagai bahan penyusunan daftar pemilih untuk Pemilu 2024 menunjukkan bahwa kegiatan pemilu berjalan terus sesuai agenda lima tahunan.

Saat ini, tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai, di mana pemungutan suara untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif (Pileg) akan digelar 14 Februari 2024. Sementara, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan digelar 27 November 2024.

Hoaks politik meningkat menjelang Pemilu 2024. Berkaca pada Pemilu 2014 dan 2019, hoaks banyak menyasar penyelenggara pemilu, partai politik, kandidat, dan pemilih.

Maskot yang dipilih berupa dua burung Jalak Bali, Sura (jantan) dan Sulu (betina). Sura merupakan singkatan dari Suara Rakyat, sedangkan Sulu singkatan dari Suara Pemilu.

Salah satu kesepahaman yang dijalin KPU dengan Kemenkumham adalah soal administrasi kepartaian. Pasalnya, untuk menjadi peserta pemilu, parpol harus terdaftar di Kemenkumham.

Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) terkait tingginya tensi politik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Hasyim optimis perhelatan Pemilu 2024 akan berlangsung dengan baik dan lancar. Optimisme itu didukung oleh pengalaman penyelenggaaan Pemilu Serentak Tahun 2019 dan melaksanakan Pilkada 2020 dalam situasi pandemi Covid-19.

Dalam uji publik kali ini, Afif mengatakan KPU akan meminta dan menerima masukan dari berbagai pihak. Tepatnya sebelum pendaftaran calon anggota DPD RI yang dibuka mulai 6 Desember 2022 mendatang.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan 18 partai politik (parpol) yang memenuhi syarat untuk mengikuti tahapan verifikasi faktual. Dua partai dinyatakan tidak lolos verifikasi, yakni Partai Keadilan dan Persatuan dan Partai Prima.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan 18 Partai Politik (Parpol) yang lolos verifikasi administrasi calon peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Di antaranya ada 4 partai baru.

Ada sejumlah hal baru yang diatur dalam 4 rancangan PKPU tersebut. Seperti pada rancangan PKPU Partisipasi Masyarakat di mana KPU mengatur terkait sosialisasi baik pemilu maupun pemilihan yang tujuannya sebagai bentuk efisiensi.

Nilai tersebut termasuk program dukungan managemen serta program penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi.

Megawati menjelaskan partai lama yang sudah ikut pemilu tak perlu lagi mengambil nomor urut. Sementara untuk partai baru yang lolos verifikasi bisa mendapat nomor urut lainnya yang notabene masih tersedia.