Sanksi

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menjatuhkan sanksi tegas kepada 44 penerima beasiswa (awardee) yang terbukti melanggar ketentuan pengabdian di Tanah Air.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memberikan sanksi penghentian sementara program Xpose Uncensored yang ditayangkan stasiun televisi Trans7.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq angkat suara terkait kasus restoran Ayam Goreng Widuran yang menjadi sorotan masyarakat. Maman meminta kasus ini dijadikan pelajaran

Pemerintah menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Kepdirjen Pajak) Nomor 79/PJ/2025 tentang Kebijakan Penghapusan Sanksi Administratif atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Penghasilan.

Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko menyoroti praktik over dimension over loading (ODOL) kendaraan logistik di jalan tol. Dia meminta truk yang melakukan pelanggaran

Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh mendukung penuh rencana Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengeluarkan aturan internet ramah anak dalam waktu dekat.

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir mendorong sanksi lebih serius kepada Israel atas penindasan yang dilakukan terhadap Palestina.

Striker FC Nantes, Mostafa Mohamed dikeluarkan dari tim untuk pertandingan melawan Monaco, Ahad lalu. Sanksi tersebut berkaitan dengan penolakan Mostafa, yang merupakan seorang Muslim

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag telah membekukan izin usaha empat Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)

Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir mengancam akan menegakkan sanksi bagi seluruh pelaku match fixing atau bertindak sebagai mafia sepak bola

Pengadilan Banding Federal telah menerima kasus Chine dan membuka kembali proses olahraga melawan Juventus dan direktur eksekutif mereka.

Ganjar Pranowo mendapatkan sanksi berupa teguran lisan dari PDIP soal pernyataannya siap nyapres pada 2024 mendatang. Ganjar mengaku menerima sepenuhnya sanksi yang diberikan kepadanya.

Komarudin Watubun mengatakan bahwa pernyataan Ganjar beberapa waktu lalu tidak melanggar aturan organisasi partai. Namun, pernyataan tersebut dinilai menimbulkan multitafsir di publik.