Bpjph

BPJPH bekerja sama dengan BPHN menggelar Konsultasi Publik di UIN Sunan Kalijaga untuk mengevaluasi pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal. Kegiatan ini melibatkan kampus, MUI, pelaku usaha, dan lembaga halal guna memastikan regulasi tetap relevan dan adaptif.

BPJPH dan Badan Komunikasi Pemerintah (BKP) membahas strategi komunikasi baru untuk memperkuat sosialisasi program sertifikasi halal di Indonesia. Sinergi ini bertujuan memastikan pesan pemerintah tersampaikan secara efektif, inklusif, dan produktif kepada seluruh lapisan masyarakat.

Program sertifikasi halal BPJPH di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mencetak capaian tertinggi sepanjang sejarah. Hingga Oktober 2025, lebih dari 9,8 juta produk di Indonesia telah bersertifikat halal, menjadi bukti nyata kebangkitan ekonomi umat dan daya saing produk nasional di pasar global.

BPJPH bersama BPHN dan Ditjen PP Kemenkumham menggelar konsultasi publik pertama di Bali untuk memantau pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal. Kegiatan ini jadi langkah awal memperkuat kebijakan halal nasional yang adaptif, kolaboratif, dan berkeadilan bagi seluruh pelaku usaha.

Kepala BPJPH RI Ahmad Haikal Hasan melakukan kunjungan kerja ke Rusia untuk memperkuat kerja sama halal dengan Rosselkhoznadzor. Langkah ini menegaskan komitmen Indonesia menjadi pusat halal dunia melalui diplomasi ekonomi global dan penguatan sertifikasi halal internasional.

Pemerintah melalui BPJPH dan BGN memperkuat program Makan Bergizi Gratis dengan menerapkan sertifikasi halal di seluruh SPPG Indonesia. Setiap satuan gizi kini wajib memiliki penyelia halal untuk memastikan seluruh proses produksi makanan memenuhi prinsip halal, sehat, dan bergizi.

Pemerintah Indonesia melalui BPJPH bekerja sama dengan KBRI Beijing memperketat pengawasan produk halal asal Tiongkok. Langkah ini memastikan seluruh produk impor yang beredar di Indonesia tetap memenuhi standar halal dari hulu ke hilir demi perlindungan konsumen muslim.

LPH LPPOM menggandeng BPOM, BPJPH, Bea Cukai, dan PERKOSMI memperkuat sinergi halal di industri kosmetik Indonesia. Melalui seminar Cosmobeaute 2025, regulator dan pelaku usaha didorong wujudkan kosmetik halal, aman, dan thayyib agar berdaya saing di pasar global.

Presiden Prabowo Subianto melalui BPJPH meluncurkan program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) bagi pelaku UMK, termasuk warteg dan warung tradisional. Hingga kini, 700 warteg telah tersertifikasi halal gratis dan 9,6 juta produk di Indonesia resmi berlabel halal.

Produk bersertifikat halal di Indonesia tembus 9,6 juta. BPJPH dorong digitalisasi dan kolaborasi global untuk jadikan Indonesia pusat halal dunia.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan batas akhir sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) adalah 18 Oktober 2026. Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mendorong penerapan tertib halal sebagai strategi bisnis, bukan sekadar kewajiban hukum, demi memperkuat ekosistem halal nasional.

BPJPH RI bersama Kementerian Agama memperkuat sinergi nasional melalui Rapat Koordinasi Business Matching Layanan Sertifikasi Halal 2025. Kolaborasi ini menjadi langkah nyata percepatan sertifikasi halal, pembangunan UPT di 11 provinsi, serta penguatan ekosistem halal nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Kuliner halal bukan sekadar kewajiban regulasi, tapi simbol budaya dan identitas bangsa. Sekretaris Utama BPJPH, Muhammad Aqil Irham, menegaskan pentingnya kuliner halal sebagai kekuatan budaya nasional dalam ajang IN2HCC di ISEF 2025, sekaligus bagian dari percepatan Wajib Halal 2026.