Bpjph

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hassan menyaksikan pemusnahan produk jajanan anak yang mengandung porcine atau unsur babi, pada Jumat (9/5/2025).

Adanya temuan BPJPH dan BPOM pada produk jajanan anak ini tentu tak menutup kemungkinan banyak umat Muslim yang sempat mengonsumsinya. Lalu, bagaimana hukum memakan makanan yang haram tanpa kita mengetahuinya?

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan sembilan produk pangan olahan yang mengandung unsur babi (porcine). Tujuh di antaranya telah bersertifikat halal.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berkoordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan sembilan produk pangan olahan yang mengandung unsur babi (porcine), di mana tujuh di antaranya telah bersertifikat halal.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Indonesia, Ahmad Haikal Hassan berkunjung ke pabrik tepung terigu nasional PT Indofood Sukses Makmur

Babe Haikal ini menegaskan akan menindak tegas praktik pungli yang dilakukan oleh oknum dari Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), bila ditemukan bukti yang kuat.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan optimistis bahwa industri halal akan menjadi salah satu pilar utama dalam mendongkrak pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

Restoran yang tidak mematuhi peraturan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku, termasuk larangan beroperasi atau pembatasan distribusi produk.

Kementerian Agama menyetujui peningkatan anggaran BP Haji 2025 menjadi Rp179,7 triliun, naik Rp50 miliar untuk persiapan haji 2026. BPJPH tetap menerima Rp436,8 miliar sebagai lembaga independen. Total anggaran Kemenag 2025 disesuaikan menjadi Rp78,5 triliun, fokus pada peningkatan layanan haji dan sertifikasi halal.

Kontroversi wacana sertifikasi halal memicu perdebatan setelah pernyataan Kepala BPJPH. PITI sebagai organisasi Muslim Tionghoa mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dalam keberagaman Indonesia sebagai negara Pancasila. Polemik ini menunjukkan perlunya kehati-hatian pejabat publik dalam membuat pernyataan terkait isu sensitif agama di tengah masyarakat majemuk.

BPJPH mempersingkat waktu pengurusan sertifikasi halal, dari 14 hari menjadi 8 hari untuk jalur mandiri dan 21 hari menjadi 11 hari untuk jalur reguler. Didukung 1.032 pengawas JPH, lembaga ini menerapkan sistem pengawasan dan sanksi untuk menjamin kehalalan produk. Indonesia yang kini menduduki peringkat tiga dunia dan nomor dua untuk sektor makanan halal, bertekad menjadi pemimpin global industri halal.

Masa penahapan pertama kewajiban sertifikasi halal berakhir pada 17 Oktober 2024. Mulai 18 Oktober 2024, kewajiban sertifikasi halal diberlakukan.

BPJPH raih penghargaan bergengsi Detikcom Award 2024 sebagai Lembaga Inovatif Penggerak Ekosistem Halal. Transformasi layanan sertifikasi halal yang mudah dan cepat berdampak positif bagi masyarakat. Indonesia naik peringkat dalam industri halal global. BPJPH dukung UMKM dan perkuat ekosistem halal lewat digitalisasi dan inovasi layanan.