Putusan MK menolak gugatan terhadap UU Jaminan Produk Halal dan UU Cipta Kerja menegaskan legalitas sistem sertifikasi halal yang berlaku. Keputusan ini memberi kepastian hukum bagi implementasi jaminan produk halal, mempertahankan peran Komite Fatwa Produk Halal sebagai otoritas utama. Meski ada kekhawatiran dari sebagian pelaku usaha, MK menekankan bahwa regulasi ini tidak menimbulkan ketidakpastian hukum atau mengancam perlindungan konsumen Muslim.
Gaya hidup halal menjadi fokus utama dalam mendorong pertumbuhan UMK di Indonesia. Istri Menteri Agama, Eny Retno Yaqut, mengajak wanita berperan aktif sebagai duta halal. BPJPH memudahkan proses sertifikasi melalui transformasi digital dan layanan gratis. Sertifikasi halal tidak hanya memenuhi kewajiban agama, tetapi juga meningkatkan daya saing produk di pasar global, menciptakan kepercayaan konsumen, dan memberikan nilai tambah ekonomi bagi pelaku usaha.
Indonesia dan Singapura melakukan perjanjian kerja sama atau MoU Jaminan Produk Halal (JPH). Sinergi ditandai dengan penandatanganan MoU on Cooperation in the Quality Assurance
Kabar baik bagi pelaku usaha. Menu Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri (RSHLN) pada Sistem Informasi Halal (Sihalal) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) mengundang sejumlah asosiasi pelaku usaha dan importir untuk mendiskusikan sejumlah isu
Indonesia dan Uruguay pada hari Senin menjajaki kerja sama untuk memperkuat jaminan produk halal (JPH) guna meningkatkan kualitas produk di pasar internasional dan sebagai komitmen dalam menyediakan produk halal.
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama terus melaksanakan percepatan asesmen atau penilaian Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) di berbagai negara mitra. Terbaru, asesmen dilaksanakan kepada tiga LHLN di Belanda, yakni Total Quality Halal Correct Certification (TQHCC), Halal Feed and Food Inspection Authority, dan Halal Quality Control Group (HQC) The Netherlands Headquarters.
Pemerintah Republik Oriental Uruguay menjajaki kerja sama Jaminan Produk Halal (JPH) dengan Pemerintah Republik Indonesia. Penjajakan sinergi tersebut dilakukan melalui kunjungan Duta Besar Republik Oriental Uruguay untuk Indonesia Cristina Gonzles ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama.
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) menggelar edukasi wajib sertifikasi halal di 1.068 titik se-Indonesia, Kamis (4/4/2024).
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI bersama pelaku industri tekstil dan desainer meluncurkan Indonesia Global Halal Fashion
Beberapa hari lalu terdapat postingan pada akun X @onecak yang menampilkan gambar sebuah produk antiseptik beralkohol yang memiliki label halal pada kemasannya disertai takarir Alkohol yang halal
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) menggelar sosialisasi Wajib Halal Oktober 2024 (WHO 2024) di 5.040 titik se-Indonesia.