Bpjph

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan optimistis bahwa industri halal akan menjadi salah satu pilar utama dalam mendongkrak pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

Restoran yang tidak mematuhi peraturan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku, termasuk larangan beroperasi atau pembatasan distribusi produk.

Kementerian Agama menyetujui peningkatan anggaran BP Haji 2025 menjadi Rp179,7 triliun, naik Rp50 miliar untuk persiapan haji 2026. BPJPH tetap menerima Rp436,8 miliar sebagai lembaga independen. Total anggaran Kemenag 2025 disesuaikan menjadi Rp78,5 triliun, fokus pada peningkatan layanan haji dan sertifikasi halal.

Kontroversi wacana sertifikasi halal memicu perdebatan setelah pernyataan Kepala BPJPH. PITI sebagai organisasi Muslim Tionghoa mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dalam keberagaman Indonesia sebagai negara Pancasila. Polemik ini menunjukkan perlunya kehati-hatian pejabat publik dalam membuat pernyataan terkait isu sensitif agama di tengah masyarakat majemuk.

BPJPH mempersingkat waktu pengurusan sertifikasi halal, dari 14 hari menjadi 8 hari untuk jalur mandiri dan 21 hari menjadi 11 hari untuk jalur reguler. Didukung 1.032 pengawas JPH, lembaga ini menerapkan sistem pengawasan dan sanksi untuk menjamin kehalalan produk. Indonesia yang kini menduduki peringkat tiga dunia dan nomor dua untuk sektor makanan halal, bertekad menjadi pemimpin global industri halal.

Masa penahapan pertama kewajiban sertifikasi halal berakhir pada 17 Oktober 2024. Mulai 18 Oktober 2024, kewajiban sertifikasi halal diberlakukan.

BPJPH raih penghargaan bergengsi Detikcom Award 2024 sebagai Lembaga Inovatif Penggerak Ekosistem Halal. Transformasi layanan sertifikasi halal yang mudah dan cepat berdampak positif bagi masyarakat. Indonesia naik peringkat dalam industri halal global. BPJPH dukung UMKM dan perkuat ekosistem halal lewat digitalisasi dan inovasi layanan.

Menjelang tenggat 17 Oktober 2024, BPJPH Kemenag memperingatkan pelaku usaha di Sumatra Barat tentang kewajiban sertifikasi halal. Implementasi UU Jaminan Produk Halal mewajibkan sertifikasi untuk semua produk makanan, minuman, dan jasa terkait. Satgas Halal siap melakukan pengawasan ketat pasca tenggat, dengan sanksi bagi pelanggar.

Beredar produk dengan nama tuyul, tuak, beer, dan wine yang mendapat sertifikat halal. Peredaran sejumlah produk tersebut sempat viral. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Skandal sertifikasi halal kembali mengguncang Indonesia. Produk minuman beralkohol seperti tuak dan wine ternyata lolos sertifikasi halal BPJPH melalui self-declare. MUI angkat bicara, menegaskan pelanggaran standar fatwa dan berjanji koordinasi dengan BPJPH. Publik diminta waspada, sementara otoritas dituntut lebih teliti demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap jaminan produk halal.

Indonesia dan Jepang memperkuat kerja sama produk halal melalui pertemuan BPJPH dan MAFF. Fokus utama adalah standardisasi dan sertifikasi halal, dengan lima LHLN Jepang menjalin kerja sama. Kesepakatan ini membuka peluang besar bagi produk halal Jepang di pasar Indonesia, sekaligus mendorong pertumbuhan industri halal global.

BPJPH meraih penghargaan GIFA Championship Award 2024 untuk layanan sertifikasi halal, mengukuhkan posisi Indonesia dalam industri halal global. Prestasi ini mencerminkan komitmen BPJPH dalam meningkatkan kualitas layanan dan mendorong pertumbuhan ekonomi syariah. Pengakuan internasional ini menjadi motivasi untuk terus mengembangkan ekosistem halal yang berdaya saing di kancah dunia.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama memastikan kewajiban sertifikasi halal diberlakukan sesuai ketentuan regulasi Jaminan Produk Halal