Bpjph

BPJPH menggelar layanan Sertifikasi Halal On The Spot (OTS) di 11 kota di Pulau Jawa pada 1215 November 2025. Program ini mempermudah pelaku UMK mengajukan sertifikasi halal lewat skema self declare dengan pendampingan langsung dari LP3H dan verifikator setempat.

BPJPH RI memaparkan regulasi Jaminan Produk Halal kepada delegasi Kamar Dagang Istanbul di Jakarta dalam forum bisnis strategis untuk memperkuat kerjasama halal IndonesiaTurki, terutama di sektor makanan dan minuman.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersama Bappenas dan Kementerian Agama mempercepat sertifikasi halal untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) nasional. Langkah ini menjadi bagian dari percepatan kewajiban sertifikasi halal penuh tahun 2026 melalui sinergi lintas sektor dan visitasi ke lima provinsi.

BPJPH dan Kemenperin menandatangani kerja sama strategis untuk memperkuat ekosistem halal nasional. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam percepatan sertifikasi halal dan peningkatan daya saing industri Indonesia agar berstandar global.

BPJPH mencetak rekor baru dengan memproses 10.147 sertifikat halal hanya dalam satu hari. Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menegaskan capaian ini bukti komitmen pemerintah menghadirkan layanan halal yang cepat, efisien, dan berpihak pada rakyat.

Pemerintah melalui BPJPH RI mempermudah proses sertifikasi halal bagi UMKM. Riki Junaidi, pelaku usaha keripik pisang asal Lampung Selatan, mengaku kemudahan ini meningkatkan kualitas dan kepercayaan produk halal lokal.

Curry House CoCo Ichibanya Indonesia resmi meraih sertifikat halal BPJPH, menegaskan komitmen pada cita rasa kari Jepang autentik yang sesuai standar halal dan keamanan pangan nasional. Restoran ini kini menjadi pilihan utama kuliner Jepang halal bagi pelanggan muslim Indonesia.

BPJPH menegaskan pentingnya peran Juleha sebagai garda terdepan dalam menjaga kehalalan produk Indonesia. Seiring meningkatnya permintaan produk halal global, pelatihan di Universitas Lampung memperkuat SDM halal nasional agar berdaya saing dan profesional.

Kepala BPJPH RI Ahmad Haikal Hasan mengajak pemerintah daerah di seluruh Indonesia aktif memfasilitasi UMK dalam memperoleh sertifikasi halal. Langkah ini dinilai sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo yang menekankan kemandirian ekonomi rakyat dan penguatan UMKM halal nasional.

Kepala BPJPH RI Ahmad Haikal Hasan menegaskan sertifikasi halal sebagai instrumen strategis penguatan ekonomi daerah dan langkah nyata menuju Indonesia sebagai pusat halal dunia. Program wajib halal membuka peluang besar bagi UMK dan memperkuat daya saing global.

BPJPH bekerja sama dengan BPHN menggelar Konsultasi Publik di UIN Sunan Kalijaga untuk mengevaluasi pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal. Kegiatan ini melibatkan kampus, MUI, pelaku usaha, dan lembaga halal guna memastikan regulasi tetap relevan dan adaptif.

BPJPH dan Badan Komunikasi Pemerintah (BKP) membahas strategi komunikasi baru untuk memperkuat sosialisasi program sertifikasi halal di Indonesia. Sinergi ini bertujuan memastikan pesan pemerintah tersampaikan secara efektif, inklusif, dan produktif kepada seluruh lapisan masyarakat.

Program sertifikasi halal BPJPH di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mencetak capaian tertinggi sepanjang sejarah. Hingga Oktober 2025, lebih dari 9,8 juta produk di Indonesia telah bersertifikat halal, menjadi bukti nyata kebangkitan ekonomi umat dan daya saing produk nasional di pasar global.