Pengelolaan Wakaf

Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI), potensi wakaf uang nasional diperkirakan mencapai Rp180 triliun per tahun. Namun, realisasi penghimpunan pada tahun 2025 baru mencatatkan angka Rp4,72 triliun.

Kementerian Agama siapkan pedoman baru pengelolaan zakat dan wakaf yang lebih fleksibel. Dirjen Bimas Islam dorong pendekatan modern untuk tingkatkan dampak sosial ekonomi masyarakat.

Gelaran Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-11 di Jakarta menjadi momentum Indonesia, Malaysia dan Nigeria menandatangani nota kesepahaman

Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) menyelaraskan program pengelolaan wakaf nasional untuk mengoptimalkan regulasi dan pengelolaan

Ketua Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) Amerika Serikat, Muhammad Rofiq Muzakkir, menjelaskan, sebelum adanya kolonialisme Barat, wakaf menjadi institusi yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat.

Sinergi dan interkoneksi kebijakan lintas-otoritas para pemangku kepentingan sangat dibutuhkan, mulai dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota

Kegiatan ini melibatkan perwakilan Kanwil Kemenag Provinsi, Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, Kepala KUA yang menjadi Percontohan Ekonomi Umat, penerima manfaat KUA Percontohan Ekonomi Umat, Nazir penerima bantuan wakaf produktif, serta sejumlah stakeholder pendamping.

Pemerintah mengupayakan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat, melalui percepatan pemberian sertifikat tanah wakaf untuk masjid, makam, dan pesantren.

Mushaf diberikan kepada santri pedalaman di Luwu Timur dan TPQ yang ada di pelosok, yang memang sangat membutuhkan. Ada beberapa titik yang menjadi target.

Resiko akan berakibat buruk jika terjadi kesalahan penilaian, pengukuran, dan pengurusan. Ketiga hal ini penting dipahami, terutama dalam pengelolaan wakaf.