Outlook 2023
Soal Subsidi Kendaraan Listrik, Legislator Sebut Pemerintah Tidak Adil
Elvin andika
Selasa, 20 Desember 2022 - 21:05 WIB
Sebuah mobil listrik sedang mengisi daya di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dengan tipe ultra fast charging. (Foto: Humas PLN)
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyantomenolak keras rencana pemerintah menggelontorkan subsidi bagi pembelian motor dan mobil listrik di tahun 2023. Rencana tersebut dirasa amat melukai rasa keadilan masyarakat.
Menurut Mulyanto, pengguna motor dan mobil listrik relatif masyarakat kelas menengah dan atas. Dia menilai kalangan tersebut sama sekali tidak membutuhkan subsidi.
"Yang butuh subsidi adalah masyarakat yang tidak mampu untuk membeli komoditas pupuk, listrik, BBM, dan lainnya. Ini kan paradoks. Subsidi untuk masyarakat menengah dan atas jor-joran, sementara subsidi untuk masyarakat yang tidak mampu malah ditahan-tahan," kata Mulyanto di Jakarta, Selasa (20/12/2022).
Baca Juga:Banggar DPR: Pemberian Subsidi Kendaraan Listrik Belum Prioritas
Mulyanto mengecam sikap tidak adil pemerintah dalam mengalokasikan dana subsidi. Dalam hali ini, Mulyanto menilai pemerintah gampang menggelontorkan subsidi triliunan rupiah.
"Sementara untuk masyarakat kecil anggaran subsidi diirit-irit. Itu pun masih dikeluhkan dan terus dikurangi jumlahnya," ujarnya.
Wakil Ketua F-PKS DPR RIitu mencontohkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang selalu dipermasalahkan. Pemerintah terkesan berat membantu masyarakat yang membutuhkan, padahal harga minyak dunia terus menurun di bawah angka asumsi makro APBN.
Menurut Mulyanto, pengguna motor dan mobil listrik relatif masyarakat kelas menengah dan atas. Dia menilai kalangan tersebut sama sekali tidak membutuhkan subsidi.
"Yang butuh subsidi adalah masyarakat yang tidak mampu untuk membeli komoditas pupuk, listrik, BBM, dan lainnya. Ini kan paradoks. Subsidi untuk masyarakat menengah dan atas jor-joran, sementara subsidi untuk masyarakat yang tidak mampu malah ditahan-tahan," kata Mulyanto di Jakarta, Selasa (20/12/2022).
Baca Juga:Banggar DPR: Pemberian Subsidi Kendaraan Listrik Belum Prioritas
Mulyanto mengecam sikap tidak adil pemerintah dalam mengalokasikan dana subsidi. Dalam hali ini, Mulyanto menilai pemerintah gampang menggelontorkan subsidi triliunan rupiah.
"Sementara untuk masyarakat kecil anggaran subsidi diirit-irit. Itu pun masih dikeluhkan dan terus dikurangi jumlahnya," ujarnya.
Wakil Ketua F-PKS DPR RIitu mencontohkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang selalu dipermasalahkan. Pemerintah terkesan berat membantu masyarakat yang membutuhkan, padahal harga minyak dunia terus menurun di bawah angka asumsi makro APBN.