Sederet RUU Kontroversial di Tengah Hujan Kritik, Ujungnya Tetap Disahkan
Muhajirin
Kamis, 08 Juli 2021 - 06:38 WIB
Ilustrasi rancangan regulasi atau Undang-Undang. Foto: Langit7.id/iStock
Pada 2020 lalu, sederet revisi undang-undang kontroversial muncul dan mendapat kritikan keras dari masyarakat, mahasiswa, hingga buruh. Kendati diterpa hujan kritik, revisi hingga Rancangan Undang-Undang (RUU) itu tetap disahkan oleh pemerintah dan DPR. Hal itu menjadi tanda tanya besar, sebab kritikan masyarakat tak lagi mendapat tempat dalam pembahasan regulasi di Senayan.
Berdasarkan penulusuran LANGIT7.ID dilansir dari berbagai sumber, setidaknya ada empat revisi UU yang telah disahkan pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo. RUU tersebut yakni UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), UU Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), UU Mahkamah Konstitusi (MK), dan Omnibus Law atau UU Cipta Kerja (Ciptaker).
Sebenarnya, kritikan dari masyarakat tak hanya menyeruak di jagad maya. Gelombang demonstrasi pecah di kota-kota besar Indonesia. Pada September 2019, mahasiswa gabungan dan masyarakat sipil menggelar aksi demo besar-besaran setelah pemerintah dan DPR mengesahkan UU KPK.
Demonstrasi mahasiswa itu berujung ricuh. Demonstran kekeh tak mau meninggalkan lokasi demonstasi sebelum Pemerintah dan DPR mengabulkan permintaan mereka terkait penolakan revisi UU KPK. Namun aparat keamanan memaksa mahasiswa membubarkan diri sebab izin demonstrasi telah habis. Akhirnya, demo yang berujung ricuh itu berbuntut pada ratusan korban luka baik dari mahasiswa, masyarakat sipil, maupun aparat keamanan.
Dalam menanggapi pengesahan UU KPK itu, Jokowi terbilang irit bicara. Jokowi saat itu menegaskan tak bakal menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mencabut UU KPK. Dia enggan berkomentar lebih jauh soal polemik yang muncul di masyarakat.
Gelombang demo serupa terjadi belakangan usai pengesahan UU Ciptaker. Demo digelar selama beberapa hari dari kalangan buruh dan mahasiswa di sejumlah daerah. Puncaknya, kericuhan terjadi dalam aksi demo 8 Oktober 2020.
Di Jakarta, banyak fasilitas umum rusak akibat demonstrasi berujung ricuh. lebih mengherankan lagi, sikap Jokowi menanggapi demonstrasi itu terkesan abai terhadap kritikan. Bahkan presiden dua periode itu tak kunjung merespons berbagai penolakan publik terhadap UU kontroversial tersebut.
Berdasarkan penulusuran LANGIT7.ID dilansir dari berbagai sumber, setidaknya ada empat revisi UU yang telah disahkan pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo. RUU tersebut yakni UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), UU Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), UU Mahkamah Konstitusi (MK), dan Omnibus Law atau UU Cipta Kerja (Ciptaker).
Sebenarnya, kritikan dari masyarakat tak hanya menyeruak di jagad maya. Gelombang demonstrasi pecah di kota-kota besar Indonesia. Pada September 2019, mahasiswa gabungan dan masyarakat sipil menggelar aksi demo besar-besaran setelah pemerintah dan DPR mengesahkan UU KPK.
Demonstrasi mahasiswa itu berujung ricuh. Demonstran kekeh tak mau meninggalkan lokasi demonstasi sebelum Pemerintah dan DPR mengabulkan permintaan mereka terkait penolakan revisi UU KPK. Namun aparat keamanan memaksa mahasiswa membubarkan diri sebab izin demonstrasi telah habis. Akhirnya, demo yang berujung ricuh itu berbuntut pada ratusan korban luka baik dari mahasiswa, masyarakat sipil, maupun aparat keamanan.
Dalam menanggapi pengesahan UU KPK itu, Jokowi terbilang irit bicara. Jokowi saat itu menegaskan tak bakal menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mencabut UU KPK. Dia enggan berkomentar lebih jauh soal polemik yang muncul di masyarakat.
Gelombang demo serupa terjadi belakangan usai pengesahan UU Ciptaker. Demo digelar selama beberapa hari dari kalangan buruh dan mahasiswa di sejumlah daerah. Puncaknya, kericuhan terjadi dalam aksi demo 8 Oktober 2020.
Di Jakarta, banyak fasilitas umum rusak akibat demonstrasi berujung ricuh. lebih mengherankan lagi, sikap Jokowi menanggapi demonstrasi itu terkesan abai terhadap kritikan. Bahkan presiden dua periode itu tak kunjung merespons berbagai penolakan publik terhadap UU kontroversial tersebut.