Cegah Beda Putusan di MK, Puskapkum Usul Permanenkan Mahkamah Kehormatan
Garry Talentedo Kesawa
Sabtu, 04 Februari 2023 - 06:05 WIB
Petugas keamanan melintas di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. (ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK A)
Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum) mengusulkan perlunya membentuk Mahkamah Kehormatan di Mahkamah Konstitusi (MK) secara permanen. Usulan tersebut menanggapi dugaan perbedaan antara bunyi putusan yang dibacakan hakim dengan salinan putusan di MK.
Direktur Riset Puskapkum, Indra L Nainggolan mengatakan, perlunya mitigasi konkret agar persoalan ini tidak kembali terjadi. "Perlunya pembentukan Mahkamah Kehormatan MK secara permanen untuk memaksimalkan kinerja dalam mengawasi setiap putusan MK agar sejalan dengan yang dibacakan saat persidangan dengan salinan," kata Indra di Jakarta, Jumat(4/2/2023).
Indra menilai kedudukan Mahkamah Kehormatan MK yang sifatnya ad hoc hanya menunjukan sikap pasif dalam merespons persoalan di MK. Dia menyebut kedudukan Mahkamah Kehormatan MK saat ini tak ubahnya seperti pemadam kebakaran. "Seolah menungu ada masalah tertentu baru kemudian bekerja," ucap Indra.
Baca Juga:Din Syamsuddin Minta MK Jaga Integritas sebagai Penegak Hukum Tertinggi
Terkait dengan dugaan perubahan substansi putusan MK, Indra berpendapat secara materil tidak bisa diperbaiki oleh mekanisme peradilan. Hal tersebut lantaran putusan MK bersifat final dan mengikat.
"Secara formil-etik dapat ditelusuri terkait dugaan perubahan substansi putusan tersebut. Ini harus segera diklarifikasi agar tidak menjadi polemik berkepanjangan di publik," ucap pengajar HTN di Universitas Bhayangkara Jakarta itu.
Sebelumnya, MK menjadi sorotan publik lantaran dugaan perbedaan bunyi putusan MK 103/PUU-XX/2022 tentang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK. Bunyi putusan yang dibacakan oleh hakim MK dengan salinan putusan yang diunggah di situs Mahkamah Konstitusi (MK) diduga berbeda.
Direktur Riset Puskapkum, Indra L Nainggolan mengatakan, perlunya mitigasi konkret agar persoalan ini tidak kembali terjadi. "Perlunya pembentukan Mahkamah Kehormatan MK secara permanen untuk memaksimalkan kinerja dalam mengawasi setiap putusan MK agar sejalan dengan yang dibacakan saat persidangan dengan salinan," kata Indra di Jakarta, Jumat(4/2/2023).
Indra menilai kedudukan Mahkamah Kehormatan MK yang sifatnya ad hoc hanya menunjukan sikap pasif dalam merespons persoalan di MK. Dia menyebut kedudukan Mahkamah Kehormatan MK saat ini tak ubahnya seperti pemadam kebakaran. "Seolah menungu ada masalah tertentu baru kemudian bekerja," ucap Indra.
Baca Juga:Din Syamsuddin Minta MK Jaga Integritas sebagai Penegak Hukum Tertinggi
Terkait dengan dugaan perubahan substansi putusan MK, Indra berpendapat secara materil tidak bisa diperbaiki oleh mekanisme peradilan. Hal tersebut lantaran putusan MK bersifat final dan mengikat.
"Secara formil-etik dapat ditelusuri terkait dugaan perubahan substansi putusan tersebut. Ini harus segera diklarifikasi agar tidak menjadi polemik berkepanjangan di publik," ucap pengajar HTN di Universitas Bhayangkara Jakarta itu.
Sebelumnya, MK menjadi sorotan publik lantaran dugaan perbedaan bunyi putusan MK 103/PUU-XX/2022 tentang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK. Bunyi putusan yang dibacakan oleh hakim MK dengan salinan putusan yang diunggah di situs Mahkamah Konstitusi (MK) diduga berbeda.