Benny Gantz, mantan jenderal dan menteri pertahanan Israel, mengumumkan pengunduran dirinya dari pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu setelah gagal mendapatkan persetujuan Netanyahu atas rencana pasca-perang untuk Gaza, yang dituntutnya pada bulan Mei.
Paus Fransiskus mendesak agar bantuan kemanusiaan segera mencapai warga Palestina di Gaza dan agar Israel dan Hamas segera menerima proposal gencatan senjata dan pelepasan sandera.
Badan Hisab (Dairatul Ahillah) dan Rukyat Mahkamah Tinggi Kerajaan Arab Saudi (KSA) menyatakan, puncak haji wukuf 9 Dzulhijjah 1445 H jatuh bertepatan dengan hari Sabtu, 15 Juni 2024.
Kementerian Luar Negeri Iran menyalahkan ketidakberdayaan para pemerintah dunia dan Dewan Keamanan PBB atas serangan Israel pada kamp pengungsi Gaza selama operasi penyelamatan sandera.
Kantor media pemerintah Hamas menyatakan setidaknya 210 orang tewas dalam serangan Israel di kamp Gaza tengah pada Sabtu, yang mana lokasi ini menjadi tempat empat sandera Israel diselamatkan.
Presiden Kolombia, Gustavo Petro, mengumumkan bahwa pemerintahnya akan menangguhkan ekspor batu bara ke Israel karena terus melakukan perang melawan Hamas di Jalur G
Wakil Ketua Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah, Mukhaer Pakkanna, menyampaikan kesiapan salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia itu untuk terlibat dalam industri pertambangan. Namun, keterlibatan Muhammadiyah ini disertai sejumlah syarat dan pertimbangan.
Pengamat Ekonomi Energi UGM Fahmy Radhi, menyuarakan kekhawatirannya terkait wacana pemberian konsesi pertambangan kepada ormas-ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Menurutnya, mengelola tambang bukanlah perkara mudah dan membutuhkan pengalaman serta kemampuan khusus yang belum dimiliki oleh ormas-ormas tersebut.
Pengamat Ekonomi Energi UGM Fahmy Radhi mengkritik rencana pemerintah untuk memberikan konsesi tambang kepada ormas-ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Menurut akademisi tersebut, kebijakan ini berpotensi melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang terkait.
Keputusan pemerintah memberikan prioritas pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan, khususnya Nahdlatul Ulama (NU), menuai pro dan kontra. Wasekjen Majelis Ulama Indonesia Ikhsan Abdullah membela kebijakan ini sebagai bentuk keadilan bagi ormas yang selama ini tidak mendapat kesempatan.
Muhammadiyah hingga saat ini belum menentukan sikap terkait rencana pemerintah memberikan izin pertambangan kepada ormas keagamaan sesuai PP Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara. Perdebatan masih hangat terjadi di internal organisasi mengenai hal ini.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken akan mengunjungi Timur Tengah pekan depan dalam upaya mendorong gencatan senjata antara Israel dan Hamas untuk mengakhiri perang 8 bulan di Gaza.
Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan, mengecam keras keputusan untuk memasukkan tentara Israel ke dalam daftar hitam PBB terkait negara dan angkatan bersenjata yang gagal melindungi anak-anak di wilayah konflik.
Pasukan bersenjata Israel melancarkan serangan pada hari Jumat terhadap sebuah sekolah yang dioperasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di wilayah yang berdekatan dengan Kota Gaza. Ini merupakan fasilitas pengungsian kedua yang diserang dalam kurun waktu dua hari berturut-turut.
Din Syamsuddin, mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, menyuarakan keberatannya terhadap rencana pemberian konsesi izin tambang untuk ormas Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Dalam pernyataannya, Din menyebut tawaran tersebut sebagai jebakan.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa pemerintah berencana memberikan izin pengelolaan area tambang yang sebelumnya dikelola oleh PT Kaltim Prima Coal (KPC) kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).