NU Siap Mengolah Tambang, Jamin Kelestarian Alam

LANGIT7.ID-, Jakarta- - Keputusan pemerintah memberikan prioritas pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan, khususnya Nahdlatul Ulama (NU), menuai pro dan kontra. Wasekjen Majelis Ulama Indonesia Ikhsan Abdullah membela kebijakan ini sebagai bentuk keadilan bagi ormas yang selama ini tidak mendapat kesempatan.

Dalam diskusi yang memanas, Ikhsan menegaskan bahwa NU memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk mengelola tambang dengan baik. "Sangat mampu. Kita punya ahli seperti Kardaya Warnika, lulusan Sorbon di bidang pertambangan. Dan masih banyak lagi ahli-ahli kita," ujar Ikhsan, dalam diskusi yang disiarkan di YouTube Trijaya FM, Sabtu (8/6/2024).

Ikhsan menambahkan, selama ini para ahli dari kalangan NU tidak berkiprah di organisasi karena tidak ada lahan untuk mengaktualisasikan ilmunya. Dengan konsesi tambang ini, mereka bisa mengaplikasikan keahlian secara nyata.

Lebih jauh, Ikhsan menyatakan keyakinannya bahwa pengelolaan tambang oleh NU akan menjunjung nilai-nilai agama dan berpegang pada kaidah kelestarian alam. "NU punya adab memperlakukan alam agar sustainable, untuk kemajuan dan kemaslahatan umat," tegasnya.

Baca Juga: Muhammadiyah Belum Putuskan Sikap Terkait Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan

Menanggapi kekhawatiran bahwa dunia tambang yang gelap bisa mempengaruhi ormas keagamaan, Ikhsan meyakinkan bahwa NU justru lebih besar dan lebih mampu mengendalikan situasi. "Jangan lupa, NU berjuang memerdekakan negeri ini. Kami punya sumber daya cukup untuk mengelola kekayaan alam," serunya.

Namun, ada pula yang mempertanyakan lokasi tambang yang akan diberikan kepada ormas. Pengamat Ekonomi Energi UGM Fahmy Radhi mengkhawatirkan jika tambang yang diberikan sudah tidak produktif atau "basi". Mendengar hal ini, Ikhsan berharap agar ormas diberi lokasi tambang yang masih perawan (virgin) dan belum pernah dieksploitasi.

Kebijakan pemerintah ini diharapkan dapat membuka peluang bagi ormas keagamaan untuk berkontribusi dalam pengelolaan sumber daya alam. Namun, tentunya dibutuhkan pengawasan dan evaluasi ketat untuk memastikan praktik penambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan sesuai nilai-nilai yang dijunjung.

Sumber konflik kepentingan dan praktik mafia yang selama ini menghinggapi dunia tambang juga menjadi perhatian utama. Apakah keterlibatan ormas keagamaan dapat membawa angin segar dan mengikis praktik tercela tersebut, masih menjadi pertanyaan besar yang harus dibuktikan di lapangan.