Ormas Kelola Tambang

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) membuka ruang diskusi dan musyawarah terkait aspirasi sejumlah Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama

Wakil Ketua Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah, Mukhaer Pakkanna, menyampaikan kesiapan salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia itu untuk terlibat dalam industri pertambangan. Namun, keterlibatan Muhammadiyah ini disertai sejumlah syarat dan pertimbangan.

Pengamat Ekonomi Energi UGM Fahmy Radhi, menyuarakan kekhawatirannya terkait wacana pemberian konsesi pertambangan kepada ormas-ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Menurutnya, mengelola tambang bukanlah perkara mudah dan membutuhkan pengalaman serta kemampuan khusus yang belum dimiliki oleh ormas-ormas tersebut.

Pengamat Ekonomi Energi UGM Fahmy Radhi mengkritik rencana pemerintah untuk memberikan konsesi tambang kepada ormas-ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Menurut akademisi tersebut, kebijakan ini berpotensi melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang terkait.

Keputusan pemerintah memberikan prioritas pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan, khususnya Nahdlatul Ulama (NU), menuai pro dan kontra. Wasekjen Majelis Ulama Indonesia Ikhsan Abdullah membela kebijakan ini sebagai bentuk keadilan bagi ormas yang selama ini tidak mendapat kesempatan.

Muhammadiyah hingga saat ini belum menentukan sikap terkait rencana pemerintah memberikan izin pertambangan kepada ormas keagamaan sesuai PP Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara. Perdebatan masih hangat terjadi di internal organisasi mengenai hal ini.

Din Syamsuddin, mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, menyuarakan keberatannya terhadap rencana pemberian konsesi izin tambang untuk ormas Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Dalam pernyataannya, Din menyebut tawaran tersebut sebagai jebakan.