Dua Pasien Omicron Meninggal, DPR Desak Pemerintah Percepat Vaksinasi

LANGIT7.ID, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris, memberikan sejumlah catatan kepada pemerintah agar sistem Indonesia tidak lumpuh akibat varian Omicron. Hal itu menanggapi adanya dua pasien Covid-19 varian Omicron yang meninggal dunia pada Sabtu (22/1) lalu.

Menurut Charles, peningkatan angka penularan Omicron di berbagai negara terjadi dengan sangat cepat, termasuk di Indonesia. Ia pun menyarankan agar pemerintah melakukan percepatan vaksinasi Covid-19, baik primer maupun booster.

Baca juga: Antisipasi Lonjakan Omicron, Kemenkes Siagakan 80.000 Tempat Tidur di RS

"Vaksinasi memang tidak bisa sepenuhnya menghentikan penularan, apalagi dengan mutasi-mutasi virus yang memunculkan banyak varian baru. Tapi vaksinasi dapat memberikan perlindungan seseorang dari sakit keras dan juga kematian," kata Charles Honoris dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin (24/1).

Politisi PDI Perjuangan itu menilai sampai saat ini vaksinasi masih terbukti efektif memberikan perlindungan dari berbagai penyakit keras dan juga kematian. Menurutnya, pemerintah harus mempercepat penyelesaian vaksinasi primer dan menggenjot booster di wilayah-wilayah tingkat vaksinasi primernya sudah tinggi.

Charles juga mengatakan bahwa pemerintah harus memastikan sistem pelayanan kesehatan agar tidak lumpuh seperti saat varian Delta memuncak di pertengahan Juni 2021. Ia menyebutkan fasilitas kesehatan yang tidak memadai berpotensi meningkatkan angka kematian.

Baca juga: Kasus Omicron Tembus 1.600, Menkes Ingatkan Warga Disiplin Prokes

"Hal ini nyaris kita alami ketika Indonesia dihantam gelombang varian Delta tahun lalu. Kondisi fasilitas kesehatan yang tidak memadai berisiko meningkatkan angka kematian. Untuk itu, pemerintah harus memastikan sistem pelayanan kesehatan ini dengan benar," ungkap legislator dapil DKI Jakarta III itu.

Lebih lanjut, Charles juga meminta pemerintah menentukan peningkatan level PPKM dengan menjadikan angka bed occupancy rate (BOR) dan kematian sebagai acuan utama. Selain itu, pemerintah juga harus membatasi mobilitas masyarakat jika angka BOR meningkat serta memastikan ketersediaan tempat tidur hingga obat-obatan di rumah sakit.

"Apabila BOR di suatu wilayah sudah mulai meningkat mencapai titik tertentu, maka pemerintah harus membatasi mobilitas masyarakat untuk memperlambat laju penularan virus. Hal ini tentu memberikan ruang untuk bernapas bagi fasilitas pelayanan kesehatan," imbuhnya.

Baca juga: Antisipasi Puncak Kasus Omicron, Pemerintah Evaluasi PPKM