Jumlah Orang Kaya Bertambah saat Pandemi, Banyak yang Rekeningnya Miliaran Rupiah

LANGIT7.ID, Jakarta - Jumlah orang kaya malah bertambah saat pandemi Covid-19 dua tahun terakhir. Tercatat ada ratusan ribu orang yang kini memiliki tabungan di rekening hingga miliaran rupiah.

Fenomena itu menunjukkan orientasi ekonomi nasional mengejar pertumbuhan tinggi yang tidak berkualitas, dan berpihak kepada hanya segelintir orang kaya.

Hal itu dikatakan Rektor Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta, Edy Suandi Hamid dalam Dialog Kemanusiaan: Mungkinkah Pertumbuhan Ekonomi Beriring Langkah dengan Pemajuan Kemanusiaan?

Baca Juga: Perilaku Nabi, KH Cholil Nafis: Beliau Orang Kaya yang Zuhud

Dilansir widyamataram.ac.id, Edy mengungkapkan pemilik rekening gendut banyak terlahir pada masa pandemi, tepatnya periode 2020-2021.

Setidaknya, terdapat 317.772 pemilik rekening bank sebesar Rp2 miliar dan 110.892 pemilik rekening sebesar Rp5 miliar pada 2020. Kemudian, sebanyak 312.385 pemilik rekening sebesar Rp2 miliar dan sebanyak 117.198 pemilik rekening total sebesar Rp5 miliar pada 2021.

"Kita bisa melihat pada masa pandemi justru orang kaya naik jumlahnya," kata dia melalui keterangannya, dikutip Senin (14/2/2022).

Ironinya, lanjut dia, pertumbuhan jumlah orang kaya pada dua tahun masa pandemi lebih tinggi dibanding tiga tahun masa normal. Di mana pada 2019 terdapat 283.263 pemilik rekening Rp2 miliar, dan 105.912 pemilik rekening Rp 5 miliar.

Sementara di tahun 2018, terdapat 243.606 pemilik rekening sebesar Rp2 miliar dan 98.089 pemilik rekening Rp5 miliar. Sedangkan pada 2017, terdapat 232.503 pemilik rekening Rp2 miliar dan 97.231 pemilik rekening Rp5 miliar.

"Dilihat dari pertumbuhan kekayaan orang kaya jauh lebih besar ketimbang orang miskin, menunjukkan tingkat ketimpangan Indonesia makin nyata. Ini berarti ketimpangan makin lebar," ujarnya.

Dari data Rasio Gini Indonesia (RGI) mengungkapkan, pada 1964 sebesar 0.379 menjadi 0.381 pada 2021. Menurutnya RGI menjadi indikator tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh.

"Nilai RGI antara 0 hingga 1. Apabila nilainya makin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi," ujarnya.

Dijelaskannya, masalah tersebut karena pemerintah menganut sistem pertumbuhan tinggi yang tidak berkualitas. Artinya, pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi itu tidak disertai multi efek (multiplier effect) ke ekonomi rakyat.

Situasi tersebut, sambung dia, menunjukkan para pengambil kebijakan yang masih menerapkan model paradigma pertumbuhan Orde Baru. Di mana pertumbuhan dan kemajuan sekelompok atau segelintir warga, akan otomatis menetes atau berdampak positif dan mengangkat ekonomi rakyat kecil (trickle-down effect).

"Para pengambil kebijakan saat ini mengetahui mereka menerapkan model kebijakan pertumbuhan berdasarkan teori lama, tapi mereka tidak mengubahya. Sehingga perlu ada reorientasi pembangunan yang berpihak pada rakyat banyak yaitu ekonomi kerakyatan," tambahnya.