Hubungan Kaum Santri dan Nasionalis Tak Pernah Terpisahkan

LANGIT7.ID, Jakarta - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengungkapkan, secara historis, hubungan kaum santri dan kaum nasionalis seperti dua sisi mata uang tak pernah terpisahkan. Santri dan nasionalis menyatu dalam setiap perjuangan bangsa ini.

Hal itu ia ungkapkan dalam Peringatan Harlah Nahdlatul Ulama (NU) ke-96 yang digelar PDIP secara hibrid di Jakarta pada Sabtu (12/2/2022).

"Di PDI Perjuangan, kami juga diajarkan untuk mengambil tanggung jawab dalam memberdayakan umat melalui program-program kerakyatan yang sasarannya di dalamnya juga ada para nahdliyin," kata Eri dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (14/2/2202).

Hal serupa disampaikan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas. Ia menilai pesantren tidak hanya mengajarkan pengetahuan agama saja, tetapi juga mengajarkan prinsip kebangsaan.

Dia menjelaskan, pesantren merupakan lembaga tradisional yang didirikan para kiai untuk memperkokoh ajaran Islam di Nusantara.

"Pengajaran di pesantren juga tidak terbatas pada pengetahuan agama saja, tapi juga mengajarkan prinsip-prinsip dan paham kebangsaan sebagai semacam bekal atau 'sangu' untuk para santri. Suatu saat, mereka harus berkhidmah dalam ruang publik yang lebih besar di masyarakat bangsa dan negara," kata Yaqut dalam acara yang sama.

Nasionalisme para santri bisa dilacak dari pendirian Nahdlatul Ulama pada 13 Januari 1926 atau 2 pekan sebelum kelahiran NU. Kala itu, ada 15 kiai berkumpul di rumah Abdul Wahab Chasbulloh, salah satu pendiri NU di Kertopaten Jawa Timur.

Mereka berdiskusi merumuskan langkah-langkah strategis mempertahankan Islam tradisional. Lalu, pada saat yang sama turut berikhtiar mewujudkan kemerdekaan Indonesia.

Sehingga secara fundamental, kata Yaqut, pendirian NU dilatarbelakangi motif tradisionalisme, yakni mempertahankan Ahlussunnah waljamaah dan motif nasionalisme, di samping motif internasionalisme.

"Motif nasionalisme lahir karena NU memiliki niat untuk menyatukan ulama dan tokoh bangsa dalam melawan segenap bentuk penjajahan, termasuk penjajahan kolonial yang ada di Indonesia pada waktu itu," ucap Gus Yaqut.