Wacana Pemilu 2024 Diundur, Abdul Mu'ti Minta Elit Politik Berpikir Jernih

LANGIT7.ID - , Jakarta - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti meminta para elit politik dapat bersikap arif, bijaksana, dan mementingkan masa depan bangsa dan negara di atas kepentingan individu dan kelompok.

“Janganlah menambah masalah bangsa dengan wacana yang berpotensi melanggar Konstitusi,” tegas Mu’ti seperti dikutip dari laman Muhammadiyah, Sabtu (26/2/2022).

Mu'ti berharap para elit politik melihat langsung kondisi masyarakat dan memahami keadaan juga perasaan mereka.

Baca juga: Ketum PAN Setuju Pemilu 2024 Ditunda, Ini 5 Alasannya

“Jangan hanya membaca hasil survey yang mungkin saja tidak akurat,” imbuh Mu’ti.

Mu’ti menegaskan, sebaiknya wacana menunda Pemilu yang berimplikasi pada perpanjangan masa bakti Presiden-Wakil Presiden, Menteri, DPD, DPR, dan DPRD serta jabatan terkait lainnya diakhiri.

“Mari berpikir jernih dan jangka panjang,” tutup Mu’ti.

Sebelumnya diketahui, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengusulkan pemilihan umum (Pemilu) yang dijadwalkan 14 Februari 2024, diundur. Alasannya karena ekonomi Indonesia masih belum stabil.

Mengutip dari Antaranews, Jumat (25/2/2022), Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa partainya setuju dengan usulan pelaksanaan Pemilu 2024 diundur dengan mempertimbangkan lima poin. Pertama, karena pandemi Covid-19 yang belum berakhir dan membutuhkan keseriusan dalam penanganannya.

Baca juga: Pemerintah, DPR dan Penyelenggara Sepakat Pemilu Serentak 14 Februari 2024

Alasan kedua, Zulkifli melihat kondisi perekonomian yang belum stabil sehingga masyarakat masih melakukan pemulihan untuk bangkit.

"Ketiga, perkembangan situasi global seperti konflik antara Rusi dan Ukraini berpengaruh terhadap kondisi ekonomi global dan Indonesia," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Selanjutnya Zulkifli memberi alasan pelaksanaan Pemilu yang membutuhkan biaya sangat besar besar dan alasan kelima mengenai keberlangsungan program-program pembangunan yang tertunda selama dua tahun karena pandemi Covid-19.

Dia menambahkan, usulan tersebut akan dikomunikasikan dengan semua partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan berbagai kelompok.