LANGIT7.ID - , Jakarta - Anggota parlemen Muslim Inggris dari Partai Buruh, Zarah Sultana menerima ancaman pembunuhan dan pelecehan rasis akibat pandangannya tentang Ukraina.
"Saya tidak ragu bahwa serangan yang mengerikan dan tidak masuk akal ini adalah akibat langsung dari laporan media yang tidak akurat dan komentar pers yang dengan sengaja menyesatkan," tulis Sultana dalam unggahan di Facebook.
Stasiun radio lokal BBC meminta maaf kepadanya awal pekan ini, karena salah mengutip pernyataan bahwa Sultana telah "menyarankan NATO bertanggung jawab atas krisis di Ukraina".
Baca juga: Tragedi bagi Rakyat, Dua Miliarder Rusia Serukan Akhiri KonflikSementara itu, seorang Konservatif di Coventry, di mana Sultana adalah anggota parlemen, menyebutnya sebagai "penghasut untuk Rusia-nya Putin," tulisnya.
"Saya harus menjelaskan pada tahap ini bahwa tuduhan ini telah melewati batas dari salah ke berbahaya," tambahnya.
Lebih lanjut, Sultana berkata sebagai anggota parlemen, dirinya tidak mungkin melupakan bahwa dua rekannya telah dibunuh dalam beberapa tahun terakhir.
"Sebagai seorang wanita muda Muslim, saya sangat menyadari risiko untuk keselamatan saya. Saya mendapat pelecehan dan ancaman Islamofobia yang saya terima secara teratur, yang menggambarkan saya sebagai 'orang asing', 'pengkhianat', dan 'musuh Inggris'," jelas Sultana.
"Saya mendukung rakyat Ukraina," tambah Sultana.
Sultana adalah salah satu dari 11 anggota parlemen Partai Buruh sayap kiri yang diminta untuk mencabut tanda tangan mereka dari pernyataan Hentikan Perang yang mengkritik ekspansionisme NATO.
Politisi Partai Buruh lainnya dikritik pada hari Kamis setelah menyamakan invasi Rusia ke Ukraina dengan pendudukan Israel atas tanah Palestina, dan mendesak agar hukum internasional dihormati dalam kedua situasi tersebut.
Baca juga: Berkat Islam, Indonesia dan Rusia Bisa Jalin Hubungan Baik"Hati saya tertuju kepada rakyat Ukraina," kata anggota parlemen Partai Buruh Julie Elliott selama debat Commons tentang pengakuan Palestina, saat dia menekan pemerintah untuk mempertimbangkan mengakui negara Palestina bersama Israel dalam mengejar solusi dua negara.
“Benar sekali kita berbicara tentang hukum internasional. Faktanya, saya mendengarkan Menteri Amanda Milling hanya beberapa menit yang lalu tentang pentingnya kedaulatan negara. Namun ketika orang Palestina mendengar itu, bagaimana perasaan mereka? Mereka telah bertahan 54 tahun pendudukan, yang dengan sendirinya merupakan agresi," tutupnya.
(est)