LANGIT7.ID, Jakarta - Anggota
Komisi VI DPR RI, Rudi Hartono Bangun mendukung penuh Program Sawit Rakyat yang digerakkan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Terlebih, program tersebut bermitra langsung dengan masyarakat.
Menurut Rudi, program sawit rakyat ini diklaim dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Untuk itu, dia meminta kepada Menteri BUMN untuk bersungguh-sungguh menjalankan program tersebut.
Baca Juga: Fraksi PKS Usulkan Pansus Angket soal Minyak Goreng"Kementerian BUMN melalui PT Perkebunan Nusantara (PTPN) harus mengawal Program Sawit Rakyat agar program tersebut tidak hanya menjadi simbol diawal namun tidak ada implementasinya dilapangan. Sehingga harapan untuk menciptakan keseimbangan pasar nantinya benar-benar terwujud," kata Rudi dalam keterangannya, dikutip Jumat (18/3/2022).
Anggota Fraksi Partai NasDem
DPR RI itu mengungkapkan, Program Sawit Rakyat memerlukan kerjasama jangka panjang. Sebab, dalam implementasinya tidak cukup 1-2 tahun sampai membuahkan hasil.
"Menanam sawit itu dari awal sampai akhir, butuh waktu 4 sampai 5 tahun untuk panen. Kalau sekarang misalnya sudah diberikan bibit unggul, itu bagaimana selanjutnya harus dikawal sampai nantinya sawit bisa berbuah," ujarnya.
Baca Juga: Sebut Arab Bahasa Pemersatu, DPR Kritik Konsep Logo Halal IndonesiaLegislator Dapil Sumut II itu menjelaskan bahwa rakyat akan terbantu dengan adanya bibit unggul. Tetapi, selanjutnya seperti pemupukan, konsultan itu bisa mengarahkan cara perawatan hingga mendapatkan hasil panen yang maksimal.
Lebih lanjut, Hartono Bangun juga menyinggung luasan Program Sawit Rakyat yang sudah bekerja sama dengan PTPN. "Luasan 42 ribu hektar masih sangat kurang untuk tujuan menciptakan keseimbangan pasar. Ke depan, jika program ini menjadi komitmen Kementerian BUMN harus ditambah luasannya," jelasnya.
Sebagai informasi, Program Sawit Rakyat ini diluncurkan Menteri
BUMN Erick Thohir sekira 3 bulan lalu. Dalam hal ini, Kementerian BUMN ini menugaskan PT Perkebunan Nusantara atau PTPN untuk terus membangun dan menjaga kemitraan strategis bersama UMKM dan petani rakyat.
Baca Juga:
DPR Usahakan Biaya Haji 2022 Tak Naik
PKB: Pemilu 2024 Dapat Ditunda dengan Syarat(asf)