Demo Mahasiswa Berakhir Ricuh, Ini Pandangan Ulama

LANGIT7.ID, Jakarta - Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Ekekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senin (11/4/2022). Demo berakhir ricuh, pegiat media sosial dan akademikus Universitas Indonesia, Ade Armando babak belur dipukuli massa saat mengikuti aksi mahasiswa tersebut.

Dalam negara yang menganut sistem domkrasi, unjuk rasa atau demo merupakan hak warga negara untuk mengontrol jalannya roda pemerintahan. Hukum demo atau unjuk rasa memiliki beragam pandangan dari para ulama.

Salah satu ulama Arab Saudi Syarif Hatim Al-Auni, mengatakan bahwa demo yang dilakukan dengan damai, tidak menyalahi ketentuan agama. Unjuk rasa damai bukan pemberontaka dan para ahli fiqih tidak menyebutnya sebagai tindakan pemberontakan terhadap pemerintah (bughat).

Baca Juga: Temui Pendemo, Pimpinan DPR Dihadiahi Korek Kuping Raksasa

Dilansir laman pribadinya, dr-alawni.com, ia menjelaskan, unjuk rasa damai adalah sebagai wasilah mengingatkan, mengubah, dan menekan pemerintah untuk mengikuti keinginan rakyat. Bila rakyat benar, perubahan yang diinginkan membawa maslahat dan keinginan rakyat sesuai dengan syariat, maka demonstrasi damai yang dimaksud hukumnya boleh.

“Dengan syarat tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar dari maslahat yang dituntut. Maka unjuk rasa adalah sarana, sedang hukum sarana sesuai dengan tujuannya,” katanya, dikutip Senin (11/4/2022).

Demonstrasi hendaknya tidak dilakukan dengan cara-cara yang merusak dan merendahkan martabat kemanusiaan. Pada 2010 saat maraknya demonstrasi terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Forum Musyawarah Pondok Pesantren (FMPP) putra Se-Jawa-Madura lewat bahtsul masail di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri merumuskan agar aksi demonstrasi tetap menjaga kemaslahatan dan ketertiban umum.

Baca Juga: Demonstrasi Berakhir Ricuh, Ade Armando Dipukuli Massa

Demonstrasi yang diperbolehkan dalam Islam adalah demo yang tidak berpotensi menimbulkan tindakan anarkis, dan tidak dilakukan dengan perkataan, perbuatan, dan simbol-simbol lain yang mengarah pada pelecehan atau penghinaan. Demikian pula pandangan yang dianut mayoritas ulama Nahdlatul Ulama.

"Kalau demo yang diharamkan oleh sebagian ulama itu adalah demo yang anarkis, sedangkan yang diperbolehkan itu maknanya yang tertib. Itu biasa di hukum fiqih," kata KH Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha dikutip NU Online.

Baca Juga: Demo Mahasiswa di DPR, TransJakarta Tetap Beroperasi Normal