LANGIT7.ID, Yogyakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mendapat gelar kehormatan Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Rektor UGM Prof. Panut Mulyono, mengatakan pemberian gelar kepada Budi Karya Sumadi karena peran dan jasanya dalam keilmuannya yang meliputi teknik rancang bangun dan perencanaan di bidang transportasi dalam merajut konektivitas nusantara.
“Beliau memberikan intervensi intelektual dalam menjalankan tugasnya menghasilkan karya yang luar biasa secara berkelanjutan,” ujar Panut dikutip Selasa (24/5/2022).
Baca juga: Ova Emilia Terpilih jadi Rektor UGM 2022-2027Panut menjelaskan sistem transportasi yang yang dibangun Budi Karya Sumadi mampu menghubungkan wilayah yang luas dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek sosial dan ekonomi.
Pembangunan transportasi bukan hanya dilakukan di pulau Jawa tapi di seluruh tanah air. Bukan hanya untuk pusat bisnis dan pemerintahan tetapi melapisi seluruh lapisan masyarakat baik yang berada di pinggiran maupun dari 3T
“Bahkan sarana dan prasarana yang dibangun oleh Menhub mampu membuka aksesibilitas di daerah, meningkatkan konektivitas, mengurangi disparitas harga dan meningkatkan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi yang lebih merata,” jelasnya.
Penganugerahan gelar ini diserahkan langsung oleh Rektor UGM Prof. Panut Mulyono di ruang Balai Senat UGM, Senin (23/5/2022).
Budi Karya Sumadi dalam pidatonya menjelaskan membangun infrastruktur transportasi bukan membangun bandara, pelabuhan, stasiun dan rel,serta terminal atau sekadar mengadakan pesawat, bus, kapal, dan kereta api, namun juga membangun sistem keselamatan, keamanan, dan pelayanan yang akhirnya akan menciptakan harapan dan peradaban baru.
“Salah satu tujuan pembangunan infrastruktur transportasi adalah mendukung aspek kerakyatan. Transportasi juga turut mendorong perkembangan produk UMKM dengan memberikan akses kepada pelaku UMKM, baik di bandara, pelabuhan, terminal, maupun stasiun,” katanya.
Baca juga: UGM Kembangkan Varietas Baru Kedelai HitamIa menyebutkan infrastruktur transportasi yang masuk dalam skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU PPP) adalah 58 proyek, baik yang baru diajukan sampai yang sudah memasuki tahap financial close.
Skema KPBU yang telah selesai antara lain, pembangunan Pelabuhan Patimban yang merupakan kolaborasi dengan pihak Jepang, BUMN, dan swasta; pembangunan kereta Makassar Pare-Pare dan pembangunan serta pengembangan Bandar Udara di Labuan Bajo.
“Selain itu, kami juga melakukan optimalisasi aset melalui Kerjasama Pemanfaatan atau KSP dan Kerjasama Operasi atau KSO Barang Milik Negara,” terangnya.
(sof)