LANGIT7.ID, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengajak generasi muda bangsa membumikan Pancasila saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila, di Lapangan Pancasila, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebelum mengamalkannya, penting generasi muda mempelajari sejarah Pancasila.
Pegiat sejarah, Beggy Rizkiyansyah mengatakan, penting bagi generasi muda saat ini mempelajari sejarah Pancasila. Sehingga, para pemuda memiliki sikap yang ajeg, tidak terombang-ambing dengan narasi yang mendompleng Pancasila.
“Penting sekali. Karena sebelum kita berpendapat atau berkomentar tentang Pancasila sebaiknya mendapat informasi yang memadai terutama dari sisi sejarahnya,” kata Beggy kepada
Langit7.id, Kamis (2/6/2022).
Baca Juga: Pancasila Kesepakatan Luhur Para Pendiri BangsaFounder Jejak Islam untuk Bangsa (JIB) ini menjelaskan, mempelajari sejarah Pancasila secara utuh bermanfaat untuk menggali makna sebenarnya dari kelima sila. Bagaimana proses perumusannya, dinamika politik yang menyertainya, dan meneladani para perumusnya.
“Terlebih tokoh-tokoh Islam saat itu merupakan wakil masyarakat yang representatif,” kata Beggy.
Secara historis, kata Beggy, perumusan Pancasila hingga seperti yang dikenal saat ini memerlukan proses panjang. Terdapat berbagai proses politik, perdebatan, dialektika, bahkan kritik di balik perumusan dan penetapan Pancasila.
Beggy mencontohkan bagaiamana para perumus Pancasila yang terdiri dari kalangan Islam dan nasionalis sekuler berdebat hebat mengenai dasar negara. Dinamika terus muncul sejak sidang BPUPKI 1 Juni 1945, sidang Panitia Sembilan, rumusan Piagam Jakarta, pencoretan tujuh kata Piagam Jakarta, sampai keputusan politik Dekrit Presiden 1959.
Baca Juga: MUI dan Ormas Islam Minta LGBT Dikategorikan Pidana, Pelaku Harus Didampingi“Ada beragam aspirasi, tapi mereka bisa mendiskusikan, mengungkapkan, memperdebatkan bahkan mengkritik dengan cara elegan tanpa memberi stigma satu sama lain,” kata Beggy.
Ia mencontohkan, pada sidang BPUPKI, Ki Bagus Hadi Kusumo berbicara tentang Islam sebagai dasar negara. Namun, pada saat itu tidak ada tokoh bangsa lain yang memberikan cap radikal atau intoleran.
“Di forum-forum resmi dan terbuka, mereka biasa berdebat soal hal prinsip dan ideologis, tapi tidak memberi label satu sama lain dan tetap berhubungan baik. Bisa enggak masyarakat kita sekarang seperti itu,” katanya.
Baca Juga: Nasihat bagi Pekerja, Jangan Pindah Perusahaan karena Hawa Nafsu(zhd)