Cerita dari Muara Enim: Kaya SDA namun Masyarakat Miskin dan Pendidikan Tertinggal

LANGIT7.ID, Jakarta - Pendidikan di Indonesia belum merata. Begitu kesan Aktivis Pendidikan dan Sosial, Hanif Azhar, saat menjalani aktivitas sebagai Pengajar Muda di Gerakan Indonesia Mengajar.

Hanif ditempatkan di Talang Airguci, Desa Sugihan, Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan pada 2015 silam. Dia merasa kaget melihat kondisi sosial di daerah tersebut. Itu tak terlepas dari status Muara Enim sebagai salah satu kabupaten terkaya di Indonesia sebab kaya akan sumber daya alam (SDA).

“Muara Enim, salah satu kabupaten terkaya di Indonesia, karena di sana ada tambang dan gas terbesar di dunia dunia. Tapi, ketimpangan sosial juga lumayan tinggi,” kata Hanif kepada LANGIT7.ID, Kamis (16/6/2022).

Baca Juga: Pendidikan di Indonesia Tak Seindah Amanat Konstitusi

Di Talang Airguci, Hanif mengajar di sekolah filial atau kelas jarak jauh yang merupakan ‘anak’ dari SDN 10 Rembang. Sebagai sekolah jauh, murid-murid di sekolah itu tak banyak.

“Tidak sampai 30 orang,” katanya.

Guru pun demikian. Hanif menyebut hanya ada 2 guru honorer yang aktif. Itu pun jika mereka tidak ada pekerjaan mendesak untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

“Gaji honorer berapa sih, tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka,” katanya.

Soal fasilitas tak perlu ditanya lagi. Sama halnya dengan sekolah-sekolah di daerah terpinggir lain. Apalagi sekolah filial di Airguci, tentu lebih mengkhawatirkan. Tidak membayangkan ada dinding batu beratap sen yang bisa melindungi saat hujan turun.

Pelbagai masalah sosial membuat siswa-siswa di sana juga tidak menjadikan sekolah sebagai prioritas. Orang tua pun begitu. Tapi, kata Hanif, tidak bisa disalahkan. Kebutuhan ‘perut’ masih menempati tangga pertama. Itu terjadi di hampir semua daerah.

"Tapi sudah terbiasa. Jadi gitulah gambaran pendidikan di daerah terpinggir, dan daerah saya hanya contoh saya saja,” tutur Hanif.

Menurut Hanif, ketimpangan pendidikan tersebut bisa diselesaikan dengan sistem kejuruan. Di tingkat sekolah menengah atas sudah ada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Ini bisa menjadi alternatif sekaligus solusi.

“Karena secara gepgrafis, dengan akses yang berbeda-beda, jelas ketimpangannya jelas banget, antara anak yang di kota, dan anak-anak di hutan,” kata Hanif.

Baca Juga: Kritik Cak Nun ke Sistem Pendidikan Modern: Singkirkan Perdagangan dari Pendidikan

Pemerintah bisa membuat sekolah kejuruan dengan menyesuaikan letak geografis dan kondisi sosial masyarakat setempat. Hanif mencontohkan Talang Airguci. Masyarakat di sana mayoritas petani karet dan pencari kayu bakar di tengah hutan.

Pemerintah bisa membuat sekolah kejuruan untuk mengajari anak-anak mereka mengembangkan pertanian karet. Bisa pula sekolah pertanian atau perkebunan, sehingga ilmu yang didapatkan di sekolah bisa diterapkan secara langsung.

“Kalau di hutan, yang mereka butuhkan uang, kebutuhan untuk bertahan hidup. Sekarang ada SMK, itu dibutuhkan sih, bisa langsung kerja. Jadi, ketimpangan sosial itu bisa diselesaikan jika pendidikan bisa disesuaikan dengan kebutuhan setiap daerah,” kata Hanif.