RKUHP Pasal 241: Hina Pemerintah Lewat Medsos Bisa Dipenjara 4 Tahun

LANGIT7.ID, Jakarta - Pemerintah dan DPR RI berencana mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Namun, salah satu pasalnya dinilai kontroversial karena berisi ancaman hukuman bagi masyarakat yang menghina pemerintah.

Aturan itu tertuang dalam Pasal 240 yang berbunyi, "Setiap Orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV."

Baca Juga: Demo Kecam Penghina Rasulullah di India, 200 Muslim Ditangkap

Adapun yang dimaksud dengan kerusuhan merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang (anarkis) menimbulkan keributan, kerusuhan, kekacauan, dan huru-hara.

Tak hanya itu, hukuman juga bisa dinaikkan menjadi 4 tahun penjara bila penghinaan dilakukan lewat media sosial atau menyebarkannya hingga diketahui oleh umum. Hal itu tercantum dalam pasal 241 yang berbunyi:

"Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V."

Baca Juga:

Tak Hanya Hina Nabi Muhammad, Ini Daftar Kejahatan BJP India kepada Umat Islam

Indonesia Kutuk Keras Penghinaan terhadap Nabi Muhammad oleh Politikus India