Jum'at, 17 April 2026 
Menteri Agama Gus Yaqut Dukung Pencabutan Izin ACT
mahmuda attar hussein
Kamis, 07 Juli 2022 - 14:15 WIB
Menteri Agama Gus Yaqut Dukung Pencabutan Izin ACT. (Foto: Istimewa).
LANGIT7.ID, Jakarta - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mendukung pencabutan izin yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Apalagi dana donasi bukan untuk kepentingan kemanusiaan.
"Jika memang dana kemanusiaan diselewengkan untuk kepentingan diluar kemanusiaan atau bahkan untuk mendukung kegiatan terorisme, ACT harus dicabut ijinnya!" kata Gus Yaqut melalui cuitannya, dikutip Kamis (7/6/2022).
Sebelumnya ACT diduga menyelewengkan dana sosial untuk memenuhi gaya hidup para petinggi atau bosnya. Ada 13,7 persen dari total dana donasi per tahunnya.
Penggunaan 13,7 persen itu dilakukan untuk kebutuhan operasional yayasan. Termasuk membayar gaji karyawan, para petinggi, serta fasilitas mobil mewah.
Baca Juga: Izin PUB ACT Dicabut, Ini Isi Permensos 8 Tahun 2021
Akibatnya, Kementerian Sosial melakukan pencabutan izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) ACT karena ditemukan pelanggaran aturan terkait pemotongan dana sumbangan.
Pencabutan izin PUB ACT ditegaskan dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 yang terbit pada 5 Juli 2022.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan yang menyebutkan potongan maksimal untuk donasi sosial hanya 10 persen. Sedangkan zakat, infak, dan sedekah diperhitungkan untuk Amil sebesar 12,5 persen.
"Jika memang dana kemanusiaan diselewengkan untuk kepentingan diluar kemanusiaan atau bahkan untuk mendukung kegiatan terorisme, ACT harus dicabut ijinnya!" kata Gus Yaqut melalui cuitannya, dikutip Kamis (7/6/2022).
Sebelumnya ACT diduga menyelewengkan dana sosial untuk memenuhi gaya hidup para petinggi atau bosnya. Ada 13,7 persen dari total dana donasi per tahunnya.
Penggunaan 13,7 persen itu dilakukan untuk kebutuhan operasional yayasan. Termasuk membayar gaji karyawan, para petinggi, serta fasilitas mobil mewah.
Baca Juga: Izin PUB ACT Dicabut, Ini Isi Permensos 8 Tahun 2021
Akibatnya, Kementerian Sosial melakukan pencabutan izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) ACT karena ditemukan pelanggaran aturan terkait pemotongan dana sumbangan.
Pencabutan izin PUB ACT ditegaskan dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 yang terbit pada 5 Juli 2022.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan yang menyebutkan potongan maksimal untuk donasi sosial hanya 10 persen. Sedangkan zakat, infak, dan sedekah diperhitungkan untuk Amil sebesar 12,5 persen.
(bal)
TOPIK TERKAIT
BERITA TERKAIT
Jadwal Sholat
JAKARTA, Jum'at 17 April 2026
Imsak
04:28
Shubuh
04:38
Dhuhur
11:56
Ashar
15:14
Maghrib
17:54
Isya
19:04
قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِيْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلٰقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ࣖ
Katakanlah, “Sesungguhnya kematian yang kamu lari dari padanya, ia pasti menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada (Allah), yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.”
