Jasa Shinzo Abe untuk Umat Islam, Dorong Sertifikasi Halal di Jepang

LANGIT7.ID, Jakarta - Eks Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, meninggal dunia tertembak saat berpidato di Nara, Jepang pada Jumat (8/7/2022). Kendati beragama Shinto, Abe memiliki jasa besar bagi umat Islam di Jepang.

Itu bermula pasca-tsunami Fukushima 2011. Saat dia masih menjadi oposisi dan melakukan banyak kunjungan ke kamp bantuan. Abe menemukan, mayoritas aktor pemberi bantuan dan relawan itu adalah muslim, terutama muslim dari Pakistan.

Kelompok muslim sudah berada di tempat-tempat yang terkena dampak tsunami jauh sebelum pemerintah sampai di sana. Dari situ, dia membangun banyak ruang salat untuk muslim saat menjadi Perdana Menteri pada 2012.

Baca Juga: Hubungan Manis Shinzo Abe dan Muslim Jepang, Bangun Banyak Ruang Salat

Shinzo Abe juga meminta restoran-restoran besar di Jepang menyediakan makanan halal bagi umat Islam. Ini terobosan baru, sebab hal itu tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Jepang.

Erni Puspitasari dan Indun Roosiani dari Universitas Darma Persada Jakarta dalam jurnalnya yang berjudul: Sertifikasi Halal Sebagai Bagian Strategi Ekonomi Pemerintahan Shinzo Abe, menulis tentang peran Abe dalam sertifikasi halal di Jepang.

Pada 2012, Abe melihat kegelisahan umat Islam yang tinggal di Jepang. Muslim Jepang saat berbelanja harus menanyakan detail setiap bahan makanan yang hendak dibeli.

Bahan makanan halal pada saat itu umumnya diimpor, sehingga standar halal mengikuti asal produsen produk tersebut. Tahun itu juga belum ada sertifikasi halal internal. Sementara, kebutuhan makanan halal meningkat, yang disertai jumlah muslim Jepang yang terus berkembang.

Di sisi lain, populasi muslim dunia meningkat dan tren halal muncul di pasar global. Sehingga, Jepang sebagai negara industri ambil bagian dalam industri halal itu.

Baca Juga: Riwayat Perjalanan Politik Shinzo Abe Selama Menjabat PM Jepang

Pendatang muslim juga melambung tinggi di Jepang sebagai bagian dari strategi Shinzo Abe meningkatkan populasi di Jepang. Itu mengharuskan pelaku bisnis Jepang masuk ke sektor halal. Konsep halal tidak terbatas pada bahan produk, tapi juga prosesnya. Sehingga, membutuhkan perombakan besar-besaran.

Sertifikasi produk halal menjadi sesuatu yang wajib dilakukan jika ingin berbisnis dengan negara-negara mayoritas muslim. Tidak hanya terbatas pada industri manufaktur, tetapi juga pada sektor jasa dan logistik.

Bidang logistik memegang peranan yang penting dalam rantai pasokan hasil produksi. Namun, Jepang adalah negara non muslim dan pemerintahan tidak mengatur soal agama, maka secara otomatis berpengaruh terhadap pemerolehan sertifikasi halal.

Dalam pemerolehan sertifikat halal terdapat dua cara utama untuk mendapatkan sertifikat halal di Jepang. Pertama, mengajukan permohonan langsung ke lembaga inspeksi/sertifikasi yang disetujui oleh negara tujuan ekspor.

Kedua, mengajukan atau memperoleh sertifikasi dari lembaga di Jepang yang telah diberikan kewenangan oleh lembaga sertifikasi di masing- masing negara tujuan ekspor.

Saat ini, ada beberapa badan otoritas sertifikasi halal di Jepang yang lahir di bawah pemerintahan Abe. Ada Halal Japan Corporation (HJC), Japanese Certificating Body (Abbreviation), Japanese Muslim Association (JMA), Japan Halal Unit Association (JHUA), Japan Islamic Trust (JIT), Muslim Professional Japan Association (MPJA), Nippon Asia Halal Association (NAHA), dan Emirates Halal Center (EHC).

Baca Juga: Penembakan Shinzo Abe jadi Pembunuhan Pertama Eks PM Jepang

Bekerjasama dengan Indonesia Kembangkan Industri Halal

Shinzo Abe juga menjalin bekerjasama dengan negara-negara mayoritas muslim untuk meningkatkan produk halal, salah satunya Indonesia. Pemerintah Indonesia mendorong industri pariwisata halal di Jepang dengan cara menghadiri berbagai pertemuan yang digelar pemerintah Jepang dalam mempromosikan berbagai produk halalnya.

Pertemuan tersebut antara lain adalah Halal Expo di Asakusa Tokyo pada tahun 2017 ( Pesat, nd). Bentuk kerjasama yang lain adalah dalam bidang perdagangan dan investasi, yang melibatkan usaha kecil menengah antara kedua negara.