LANGIT7.ID, Jakarta - Pemerintah
Kosovo akhirnya bersuara atas ketegangan yang terjadi dengan pasukan Serbia di wilayah perbatasan. Kosovo menuding pemerintah Serbia sebagai biang keladi terjadinya ketegangan antara Angkatan Darat Serbia dan polisi Kosovo.
Perdana Menteri Kosovo, Albin Kurti menduga tindakan agresif yang dilancarkan
Serbia sudah direncanakan. Menurutnya, pemerintah Serbia (Presiden Aleksandar Vucic dan Kepala Kantor Serbia Petar Petkovic) harus bertanggungjawab dalam kejadian ini.
Baca Juga: Serbia-Kosovo Memanas, Dipicu Gara-gara Hal Ini"Pembebasan dokumen masuk dan keluar kami di penyeberangan perbatasan Serbia (di bawah undang-undang baru) belum dimulai. Tetapi, struktur ilegal Serbia di utara dimulai dengan memblok jalan dan melakukan tembakan," kata Albin Kurti di media sosial, dikutip Senin (1/8/2022).
Kurti mengatakan bahwa situasi yang menantang mungkin akan terjadi dalam beberapa hari kedepan. "Jam-jam dalam beberapa hari dan pekan mendatang mungkin menantang dan bermasalah. Kami menghadapi chauvinisme nasional Serbia," ujarnya.
Seperti diketahui, ketegangan antara Serbia dan Kosovo dipicu terkait penerapan undang-undang yang mengharuskan warga Serbia mengganti plat nomor mereka dengan plat Kosovo. Aturan baru yang mulai berlaku hari ini mengharuskan pemegang ID dan paspor Serbia mendapatkan dokumen tambahan untuk memasuki Kosovo.
Baca Juga: Polisi Amerika Pukuli Secara Brutal Remaja Muslim di Chicago, Begini FaktanyaKebijakan seperti ini sudah terjadi pada warga Kosovo yang memasuki Serbia. Namun, etnis Serbia di kota utara Kosovo kemudian memblokir jalan dengan memarkir truk dan alat berat lainnya di jalan-jalan menuju dua penyeberangan perbatasan.
Polisi Kosovo mengatakan tidak ada yang terluka dalam bentrokan tersebut. Bahkan, ketika suara tembakan terdengar di sejumlah lokasi, beberapa demonstran diarahkan ke unit polisi.
Kosovo yang sebagian besar dihuni oleh orang Albania, memisahkan diri dari Serbia pada 1999 dan mendeklarasikan kemerdekaannya pada 2008. Kosovo kemudian diakui oleh lebih dari 100 negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, dan Turki. Namun, Serbia tidak mengakui hal ini dan terus mengklaim wilayah tersebut. (Sumber:
Anadolu Agency)
Baca Juga:
Dihadapan Jokowi, Putin Beberkan Kondisi Terkini di Ukraina
Presiden Jokowi Harap Tak Ada Lagi Kota di Ukraina Rusak Akibat Perang(asf)