Pemprov DKI Pastikan Anies Tetap Bekerja Meski Sudah Diberhentikan DPRD

LANGIT7.ID, Jakarta - Pemprov DKI Jakarta menyatakan Gubernur Anies Baswedan tetap bertugas sebagaimana biasanya. Anies tetap bisa menentukan kebijakan jelang berakhirnya masa jabatan pada 16 Oktober 2022.

"Gubernur memiliki tugas dan tanggung jawab, termasuk dalam mengambil kebijakan menurut aturan berlaku," terang Kepala Biro Hukum DKI Jakarta, Yayan Yuhana, Selasa (13/9/2022).

Baca Juga: Profil dan Harta Kekayaan 3 Calon Pj Gubernur DKI Jakarta

DPRD DKI Jakarta telah mengumumkan pemberhentian masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya, Ahmad Riza Patria, Selasa (13/9/2022). Usulan ini selanjutnya akan disampaikan ke Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk ditindaklanjuti oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam rapat paripurna, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi dan Anggota Fraksi PDI Perjuangan menyatakan, Gubernur Anies dilarang membuat kebijakan strategis jelang satu bulan terakhir masa jabatan. Prasetio menjelaskan sebulan terakhir yang dimaksud terhitung setelah rapat paripurna pengumuman pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur, Selasa (13/9/2022) hingga Ahad, 16 Oktober 2022.

"Paripurna hanya sebagai rangkaian proses administrasi untuk pengumuman pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur. Tidak ada kewenangan yang berubah atau berkurang, semua masih sama," kata Yayan.

Menurut Yayan, jika larangan tersebut didasarkan pada pasal 71 ayat (2) dan (3) UU No.10/2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka Undang-undang tersebut tidak membuat Gubernur Anies menyalahi aturan.

Baca Juga: DPRD DKI Usulkan 3 Nama Bakal Calon Pj Gubernur Pengganti Anies

"Karena ketentuan dalam pasal tersebut dikhususkan untuk kepala daerah yang akan mengikuti seleksi pemilu. Sedangkan tahun 2022 tidak ada pemilu," ungkap Yayan.

Selain itu, berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2014, tidak terdapat pengaturan mengenai tugas dan wewenang Gubernur selama (1) satu bulan masa jabatan berakhir. Dengan demikian dapat disimpulkan tugas dan wewenang Gubernur tetap mengacu kepada Pasal 65 UU No.23/2014.

"Karena itu ketentuan ini atau ketentuan lainnya yang ada pada rezim pengaturan pemilihan Gubernur, tidak dapat dijadikan dasar atau diberlakukan kepada Gubernur dalam jabatan normal dan tidak sedang mengikuti pelaksanaan pilkada (peserta pilkada)," ucap Yayan.

Adapun ketentuan tersebut bersifat khusus (lex spesialis) dalam kaitannya dengan pembatasan pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur pada masa pemilihan Gubernur. Hal ini diperjelas dengan klausul pasal 71 ayat (5) yang menyebutkan dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Baca Juga:

DPRD Umumkan Pemberhentian Jabatan Anies Baswedan dari Gubernur

DPRD DKI Seleksi 27 Nama Usulan Fraksi jadi 3 Nama Pj Gubernur DKI

DPRD DKI Jakarta Gelar Rapimgab Bahas Kriteria Pj Gubernur DKI