TGIPF Sebut PSSI Tidak Jalankan Tugas dan Kewajibannya

LANGIT7.ID, Jakarta - Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan telah menyerahkan laporan investigasi dan rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satu kesimpulannya adalah PSSI tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya.

Menkopolhukam Mahfud MD yang juga Ketua TGIPF memberikan sejumlah catatan dalam laporannya. Di antaranya mengenai tanggung jawab hukum dan moral atas insiden di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan 132 orang.

Baca Juga: Stadion Kanjuruhan Bakal di Renovasi Total, Tim Audit Berikan 7 Rekomendasi

"Di sinilah kami lalu memberikan catatan akhir yang tadi digarisbawahi oleh Bapak Presiden, Polri supaya meneruskan penyelidikan tindak pidana terhadap orang-orang lain yang juga diduga kuat terlibat dan harus ikut bertanggung jawab secara pidana di dalam kasus ini. TGIPF punya banyak temuan-temuan indikasi untuk bisa didalami oleh Polri," kata Mahfud, Jumat (14/10/2022).

Perihal tanggung jawab moral, TGIPF meminta masing-masing pihak melakukan langkah-langkah yang diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban manusia Indonesia yang berkeadaban, termasuk PSSI. Dalam laporannya TGIPF juga menyebut bahwa semua pemangku kepentingan saling menghindar dari tanggung jawab.

Semuanya berlindung di bawah aturan serta kontrak yang secara formal sah. Oleh sebab itu, TGIPF menyampaikan catatan dalam laporannya bahwa pengurus PSSI harus bertanggung jawab.

"Di dalam catatan dan rekomendasi kami juga sebut jika kita selalu mendasarkan diri pada norma formal, maka semuanya menjadi tidak ada yang salah karena yang satu mengatakan 'aturannya sudah begini kami laksanakan', yang satu bilang 'saya sudah kontrak, saya sudah sesuai dengan statuta FIFA'. Sehingga di dalam catatan kami disampaikan bahwa pengurus PSSI harus bertanggung jawab dan sub-sub organisasinya," ungkap Mahfud.

Baca Juga: TGIPF Minta Ketum dan Exco PSSI Mengundurkan Diri

Berikut catatan TGIPF atas tanggung jawab PSSI terhadap Tragedi Kanjuruhan:

a. Tidak melakukan sosialisasi/ pelatihan yang memadai tentang regulasi FIFA dan PSSI kepada penyelenggara pertandingan, baik kepada panitia pelaksana, aparat keamanan dan suporter;

b. Tidak menyiapkan personel match commissioner yang memahami tentang tugas dan tanggungjawabnya, dan sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan, dalam mempersiapkan dan melaksanakan pertandingan sesuai dengan SOP yang berlaku;

c. Tidak mempertimbangkan faktor risiko saat menyusun jadwal kolektif penyelenggaraan Liga-1;

d. Adanya keengganan PSSI untuk bertanggungjawab terhadap berbagai insiden/ musibah dalam penyelenggaraan pertandingan yang tercermin di dalam regulasi PSSI (regulasi keselamatan dan keamanan PSSI 2021) yang membebaskan diri dari tanggung jawab dalam pelaksanaan pertandingan;

e. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Liga oleh PSSI;

f. Adanya regulasi PSSI yang memiliki potensi conflict of interest di dalam struktur kepengurusan khususnya unsur pimpinan PSSI (Executive Committee) yang diperbolehkan berasal dari pengurus/pemilik klub;

g. Masih adanya praktik-praktik yang tidak memperhatikan faktor kesejahteraan bagi para petugas di lapangan;

h. Tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam pengendalian pertandingan sepakbola Liga Indonesia dan pembinaan klub sepakbola di Indonesia.

Baca Juga:

TGIPF: Gas Air Mata Jadi Penyebab Kematian Massal di Kanjuruhan

FIFA dan AFC Siap Bantu PSSI Reformasi Sepak Bola Indonesia