LANGIT7.ID, Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin menilai sektor kuliner, fesyen, batik dan kerajinan di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki potensi untuk menjadi pusat halal dunia pada 2024
Ma'ruf Amin menyampaikan, potensi tersebut perlu adanya dorongan yang lebih kuat dari berbagai pemangku kepentingan, untuk mengoptimalkan potensi industri halal yang ada. Salah satunya melalui
Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) DIT dalam gelaran Jogja Halal Festival (JFH).
“Saya meyakini sektor industri halal di wilayah Yogyakarta akan melonjak pesat dengan dorongan dan kepedulian multipihak, tidak terkecuali MES DIY, yang telah menghadirkan kegiatan seperti JHF dalam menyediakan ekosistem halal yang ramah UMKM,” ujar Ma'ruf Amin dalam keterangannya Kamis (3/11/2022).
Baca juga: 5 Alasan Media Sosial Bisa Tingkatkan Penjualan Bisnis OnlineBerdasarkan data dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) DIY, tercatat lebih dari 300 ribu UKM bertumbuh di daerah ini. Akan tetapi dari angka tersebut, baru sekitar 0,1 persen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bersertifikat halal.
Ma'ruf Amin juga menyampaikan empat strategi yang harus terus dibangun, agar transformasi ekonomi syariah di wilayah DIY semakin berdampak. Pertama, MES perlu mendorong kolaborasi untuk menjembatani usaha besar dan UKM.
"Termasuk memfasilitasi agar makin banyak UKM di wilayah DIY yang mampu mengekspor produknya ke pasar global. MES diharapkan mampu menjadi rumah yang ramah bagi seluruh pelaku ekonomi dan keuangan syariah,” harapnya.
Kedua, kata Ma'ruf Amin dibutuhkan sinergi penyediaan akses ke layanan keuangan syariah yang mudah dijangkau oleh para pelaku usaha pada sektor industri halal. “Sektor keuangan syariah sangat dibutuhkan untuk mendukung pembiayaan sektor industri halal,” terangnya.
Selanjutnya, ketiga perlunya menggiatkan mobilisasi dana sosial syariah (zakat, infak, sedekah, dan wakaf) sebagai elemen penting dalam transformasi ekonomi syariah.
“Saya terus mendorong agar gerakan nasional wakaf uang diteruskan menjadi gerakan wakaf uang pada masing-masing daerah,” tutur Ma'ruf Amin.
Menurutnya, literasi masyarakat mengenai wakaf uang perlu ditingkatkan karena pengembangan wakaf yang produktif akan bermanfaat dalam upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Baca juga: MUI Minta Dai Turut Dakwahkan Literasi Keuangan Syariah Keempat, Ma'ruf Amin juga berpesan agar DIY segera membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS). Menurutnya, KDEKS ini menjadi kepanjangan tangan dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), untuk lebih menggali dan memberdayakan potensi ekonomi syariah di daerah.
“Langkah tersebut sekaligus akan mendorong daerah menjadi kantong pertumbuhan dan ujung tombak pemerataan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Ma'ruf Amin.
(sof)