LANGIT7.ID, Jakarta - Pernyataan Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang mengusulkan
penundaaan Pemilu 2024 menuai pro dan kontra di kalangan publik. Bahkan, tak sedikit politisi maupun politikus mengkritik pernyataan tersebut.
Politikus Akbar Faizal misalnya, mengkritik usulan
Bamsoet dengan mengaitkan penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Menurut Akbar, pernyataan yang dilontarkan Bamsoet tidak semestinya diucapkan.
"Seharusnya beliau sebagai negarawan bisa kemudian memediasi segala pikiran tanpa harus melewati barikade-barikade berbahaya. Biarkanlah para pengamat (politik) mengatakan hei tolong penambahan masa jabatan, tapi tidak dengan mereka yang memiliki otoritas untuk itu," kata Akbar dalam diskusi acara Unpacking Indonesia bertajuk 'Indonesia di Tengah Tahun Politik dan Ancaman Krisis Ekonomi' di Gedung Centenial Tower, Jakarta Selatan, Jumat (16/12/2022).
Baca Juga: Pengamat: Dana Pemilu Sudah Turun, Tak Mungkin DitundaDalam kesempatan itu, Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu memotong pembicaraan tersebut. Adian menuturkan tidak ada salahnya hanya untuk sekadar mengungkapkan hal seperti itu.
"Abang khawatir bang? Abang khawatir dengan pernyataan itu?," ujar Adian seraya bertanya.
Anggota Komisi VII DPR RI itu mengatakan bahwa pernyataan Bamsoet hanyalah sekadar omongan belaka. Menurut Adian, apa yang disampaikan Bamsoet tidaklah dipertimbangkan secara nyata, khususnya di internal
Partai Golkar.
"Walau begini bang, kalau Bamsoet ngomong seperti itu, lalu kita cek di struktural Golkar ada tidak pertemuan membahas itu? Sampai tingkat desanya ada tidak? Kalau tidak biarin saja itu cuma ngomong doang," ucap Adian seraya direspon dengan tertawaan Akbar.
Diskusi berlangsung dengan intensitas sedikit tinggi saling menyalip pembicaraan. Meski begitu, tidak ada sedikit konflik di antara keduanya dan diskusi tetap berjalan normal dan hangat saling menghargai pendapat satu sama lain.
Baca Juga: Legislator Sebut Isu Penundaan Pemilu Bentuk Kejahatan DemokrasiSebelumnya, Bamsoet menyarankan semua pihak bisa memikirkan ulang penyelenggaraan
Pemilu 2024 dengan melihat potensi ketidakpastian sosial. Bamsoet merujuk pada hasil survei Poltracking Indonesia pada November 2022 terkait tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin yang mengalami peningkatan.
Dalam survei tersebut, sebanyak 73,2 persen responden survei Poltracking merasa puas terhadap kinerja pemerintah era Jokowi-Ma'ruf Amin. "Apakah ini berkorelasi dengan keinginan publik untuk terus Presiden Jokowi ini memimpin semua?," ucap Bamsoet saat rilis hasil survei Poltracking, Kamis (8/12).
Bamsoet juga meminta agar penyelenggaraan Pemilu 2024 harus dipikirkan ulang. Dia menilai penyelenggaraan pemilu kerap memunculkan kondisi politik nasional yang panas sebelum maupun sesudah pelaksanaannya.
"Tentu kita harus menghitung kembali apakah momentumnya tepat dalam era kita tengah berupaya melakukan
recovery bersama terhadap situasi ini. Dan juga antisipasi, adaptasi serta ancaman global seperti ekonomi, bencana alam dan sebagainya," kata Bamsoet.
Baca Juga: Kemendagri Ajak Semua Kalangan Dukung Penyelenggaraan Pemilu(gar)