NII Masih Ada?

LANGIT7.ID-, Jakarta- - KH Cholil Nafis
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Baru saja, Minggu pagi (9 Juli 2023) saya selesai menyampaikan keynote speaker dengan tema “Pancasila dan Islam Memupuk Nasionalisme” di Pendopo Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Saya tercengang benar-benar kaget ternyata masih banyak pengikut NII (Negara Islam Indonesia).

Menurut sambutan Kepala Kesbangpol Kabupaten Garut, realitanya masih ada aparatur yang menjadi pengikut NII. Ketua Umum MUI Kab. Garut juga menyampaikan kecolongan karena ada pengurus MUI dari NII yang sekarang sudah dikeluarkan.

Demikian juga cerita Kepala Kantor Kemenag Kab. Garut yang masih ada penyuluh agama terpapar NII.

Jadi kesimpulannya, paham NII masih eksis dan nyata. Sejarahnya, Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia DI/TII itu meluas di seluruh Indonesia yang melawan negara yang sah. Dan melakukan perlawanan secara meliter. Mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi dan Aceh selama tahun 1948 sampai tahun 1962. Ternyata setelah organisasinya dibubarkan, pahamnya masih terus ada.

Baca juga: Berlatar Belakang Muslim, Wali Kota London Dapat Serangan Rasis

Lalu apa yang harus kita lakukan? Tentu ini kewajiban seluruh elemen bangsa. Jika berkenaan dengan paham keagamaan yang menjadi tameng untuk membangkang NKRI tentunya kewajiban tokoh agama dan masyarakat untuk membangun narasi dan hujjah meluruskan mereka. Mereka harus diajak dan dikembalikan ke jalan yang benar ke pangkuan NKRI.

Namun jika mereka sudah melawan terhadap negara dengan menggunakan kekuatan massa dan militer maka kewajiban negara dan aparat untuk menumpasnya. Ini bisa menjadi ancaman keutuhan NKRI dan keselamatan persatuan bangsa.

Seharusnya lebih gencar dan efektif lembaga yang mengawal ideologi Pancasila untuk sosialisasi nilai-nilai Pancasila dan membangun ketahanan ideologi negara dari serbuan ideologi internal bangsa dan dari luar yang merusak ideologi negara NKRI.

Pemantapan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 perlu lebih masih dan menyentuh ke akar rumah dan di area yang masih rawan melawan negara dan pemerintahan yang sah.