Ridwan Kamil Curhat, Legowo Anak Sekolah di Swasta Dibanding Pakai Kuasa

LANGIT7.ID-, Bandung- - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mencurahkan isi hati ke media sosial mengenai penerimaan peserta didik baru (PPDB) jalur zonasi yang pernah dilaluinya. Curhat tersebut diunggah Ridwan Kamil melalui Instagram miliknya, @ridwankamil.

"Saat saya Walikota, Alm Eril & Zara tidak bisa masuk SMP negeri karena kalah oleh kuota zonasi PPDB," tulis Ridwan Kamil di media sosialnya, dikutip Selasa (18/7/2023).

Kisah Ridwan Kamil ini dibagikan bersamaan dengan ramainya temuan kecurangan PPDB zonasi di sejumlah daerah.

Diakui pria yang akrab disapa Emil ini, Zara menangis saat tidak diterima di sekolah negeri incarannya. Suami dari Atalia Praratya ini tak memungkiri adanya godaan untuk menggunakan kekuasaan agar sang anak dapat bersekolah di SMP negeri favorit.

Baca juga:Jawaban Jenaka Syekh Assim Tanggapi Isu Islamophobia di Barat

Hanya saja, keinginan tersebut berhasil diredam setelah ia berdiskusi dengan sang istri.

"Kami tidak memaksakan, walau patah hati melihat anak menangis. Saya & ibu @ataliapr memutuskan untuk menyekolahkan keduanya di SMP Swasta, walau godaan menggunakan kekuasaan saat pastilah ada," lanjutnya.

Meski bersekolah di swasta, kata Ridwan Kamil, anak-anaknya berhasil masuk ke universitas favorit, Institut Teknologi Bandung (ITB).

"Ujungnya, keduanya akhirnya bisa juga masuk ITB. Satu dengan saringan ujian, satu dgn jalur prestasi akademik," tandas Ridwan Kamil.

Seperti diketahui, sebanyak 4.791 siswa tingkat SMA/K dan SLB dibatalkan keikutsertaannya dalam PPDB 2023. Pasalnya ribuan siswa tersebut diduga melakukan kecurangan dengan menngubah domisili di Kartu Keluarga (KK).

Terkait hal itu, Ridwan Kamil pun membentuk tim pengaduan PPDB Jawa Barat. Ia menegaskan, tim pengaduan akan terus melakukan investigasi lanjutan.

"Dan tim pengaduan PPDB Jawa Barat akan terus melakukan investigasi lanjutan, bagi yang di kemudian hari ditemukan kecurangan serupa," dikutip dari media sosial pribadinya.

Menurut Ridwan Kamil, sistem diciptakan untuk seadil-adilnya akses hak pendidikan dengan mengutamakan warga setempat terdekat.

Diakuinya sistem zonasi masih memiliki banyak kekurangan. Karena itu, kata Ridwan Kamil, akan dilakukan evaluasi untuk dibahas bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) agar di tahun selanjutnya berjalan adil dan sempurna.