Anggota DPR Dorong UMKM Jadi Pilar Penguatan Ekspor

LANGIT7.ID, Jakarta - Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07 persen.

Tak hanya itu, UMKM tercatat menyerap 97 persen dari total tenaga kerja yang ada, serta menghimpun 60,4 persen dari total investasi.

Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan mendorong pemerintah agar UMKM menjadi salah satu pilar penguatan ekspor. "Saat ini daya beli di dalam negeri belum sepenuhnya pulih Padahal konsumsi rumah tangga memiliki porsi 57 persen terhadap pembentukan PDB," kata Heri dalam keterangannya, Senin (30/8).

Heri menilai, peningkatan ekspor oleh UMKM diyakini akan mampu menjadi pendorong peningkatan perekonomian di dalam negeri dan sekaligus akan memperkuat daya beli masyarakat.

"Solusi pemilihan ekonomi nasional adalah meningkatkan ekspor terutama oleh UMKM," ujarnya.

Dia melanjutkan, ketika saat ini sedang terjadi tren perbaikan ekonomi di dunia. Selain Indonesia, negara-negara lain juga menikmati pertumbuhan tinggi. Di antaranya, Amerika Serikat tumbuh 12,2 persen, Kawasan Eropa 13,7 persen, China 7,9 persen, dan Jepang 7,5 persen.

Pertumbuhan ekonomi tinggi juga terjadi kawasan ASEAN di antaranya Malaysia tumbuh 16,1 persen, Singapura 14,7 persen, Filipina 11,8 persen, Thailand 7,5 persen, dan Vietnam 6,61 persen.

“Namun, capaian pada kuartal II/2021 tersebut diprediksi tidak berlanjut pada kuartal III/2021 akibat dampak kebijakan PPKM Darurat/Level 4 yang diberlakukan sejak 3 Juli 2021, karena melonjaknya kasus positif corona,” ujarnya.

Karenanya, ujar dia, hal tersebut harus bisa diperbaiki pada kuartal IV/2021. Diharapkan pada akhir 2021 dapat diraih pertumbuhan kumulatif di atas 3 persen sebagai baseline untuk mewujudkan pertumbuhan lebih tinggi di 2022.

“Meskipun pemerintah telah menurunkan target pertumbuhan ekonomi 2022 menjadi 5,0-5,5 persen, namun sejumlah kalangan masih pesimis akan tercapaianya target tersebut. Untuk menjawab pesimisme tersebut, ada sejumlah langkah yang perlu dilakukan pemerintah,” ujarnya.

Politisi dari Dapil Jabar menjabarkan, pemerintah perlu mempercepat pelaksanaan vaksinasi sebagai pertahanan terhadap Covid-19 yang sewaktu-waktu dapat melonjak lagi. Ia pun mengapresiasi kinerja pemerintah dalam menangani Covid-19.

Menurut dia, kebijakan PPKM Darurat dan Level 4 terbukti mampu menurunkan angka positif harian. Namun untuk menaklukkan Covid-19, pemerintah perlu mempercepat vaksinasi dan memperluas testing dan tracing, serta yang tidak kalah penting menyiapkan fasilitas medis yang lebih baik lagi.

"Pemerintah juga perlu meningkatkan serapan belanjanya. Percepatan belanja pemerintah akan menjadi penopang perekonomian di kuartal III dan IV 2021, terjadinya Silpa ( Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) yang cukup besar pada 2020 tidak boleh terulang kembali pada 2021 ini. Selain itu, program PEN harus bisa dieksekusi di atas 95 persen," katanya.