Kolom Ekonomi Syariah: Ekspansi Pemerintah, Respons Swasta, dan Inflasi

LANGIT7.ID-Ekspansi pemerintah baik dari sisi fiskal dan moneter, tentu akan memberi stimulus ekonomi, akan tetapi tidak semua stimulus ekonomi akan menjelma menjadi pertumbuhan ekonomi. Respons sektor swasta menjadi kunci apakah stimulus tersebut dapat mendorong ekspansi sektor riel.

Apakah swasta memiliki energi untuk bergerak di tengah ikatan lain seperti perpajakan, perijinan dan akses ke berbagai kesempatan yang dalam 10 tahun terakhir ternyata menurun. Bila swasta tidak merespons maka Sebagian besar dari stimulus tersebut hanya akan membentuk formasi inflasi. Rakyat akan menjadi semakin menderita dan angka kemiskinan akan semakin besar.

Baca juga: Kolom Ekonomi Syariah: Pertumbuhan Merosot pada Era Serba Negara

Melemahnya Swasta
Menyambung opini minggu lalu tiga contoh data yang disajikan ternyata menunjukkan melemahnya sektor swasta. Hal tersebut disebabkan oleh berkembangnya paradigma serba negara. Data menunjukkan kecenderungan tersebut dalam industri pendidikan tinggi, industri perbankan, dan program MBG. Bisa ditambahkan bidang kontruksi di mana swasta juga banyak mengalami kesulitan di mana proyek proyek besar cenderung dari pemerintah ke pemerintah atau paradigma serba negara.

Dengan demikian di samping menggenjot stimulus fiskal dan moneter yang disebut seperti terbang dengan dua mesin,
pembenahan kelembagaan sangat penting yaitu dimulai dari kesadaran bahwa swasta yang bisa memikul secara luas totalitas misi pertumbuhan. Paradigma menjadikan swasta penonton maka stimulus dan program program negara seperti drama indah di panggung penuh ilusi tepuk tangan palsu. Menghasilkan gap ekonomi baru dan dipecahkan dengan bantuan sosial, Bansos.

Swasta sebagai tulang pungung pertumbuhan ekonomi juga perlu diperinci lagi. Apakah pemain besar atau oligarki atau UMKM yang dewasa ini juga tidak kalah canggih karena sentuhan teknologi. Pemberian akses dominan swasta besar di tangan oligarki yang tentu saja memiliki akses lebih baik kepada pemerintah, maka misi pertumbuhan ekonomi akan disertai gap katakanlah indek rasio Gini yang meningkat. Apabila pemerintah mau sedikit lebih bersusah payah, memberikan akses kepada swasta menengah dan kecil, maka ibarat pesawat drone yang digerakkan oleh ribuan baling baling, pertumbuhan yang inklusif disertai pemertaan.

Awal Orde Baru - pertumbuhan ekonomi lebih tinggi - pada waktu program pemerintah ditujukan kepada jutaan petani, dengan program modernisasi pertanian. Ini adalah contoh seperti terbang dengan jutaan baling baling kecil. Orde Baru bisa mencatatkan pertumbuhan ekonomi 8 persen dan indeks Gini yang lebih dapat diterima misalnya 3,1 dan 3,2. Sektor swasta dengan jumlah jutaan yang diwakili oleh definisi UMKM perlu diprioritaskan jika pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan terjadi kembali.

Baca juga: Kolom Ekonomi Syariah: Kebijakan Ekonomi di Era Keterbukaan

Inflasi
Bagaimana jika kecenderungan serba negara ini gagal diredakan? Maka peran UMKM akan semakin melemah, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif tidak akan terjadi, dan yang terjadi adalah suatu residu program bernama inflasi.

Kenaikan harga harga akan terjadi ketika agregat demand dari akibat dorongan mesin fiskal dan moneter yang tidak disespons dengan ekspansi produksi yang cukup oleh sektor swasta. Ekspansi produksi sektror swasta terhambat oleh perijinan beroperasi, diskriminasi memeroleh suatu insentif negara, menyebabkan kesulitan dalam persaingan layanan. Menyebabkan banyak swasta kecil gulung tikar. Demikianlah inflasi dan kemiskinan menjadi akibat logis dari kecendrungan serba negara yang akhir akhir ini meningkat kuat.

Baca juga: Kolom Ekonomi Syariah: Drone Economics Ekonomi Gen Z

Apakah makna inflasi itu? Inflasi adalah pajak tersembunyi ketika negara menambah uang pada hal jumlah produksi tidak berubah, maka jumlah barang yang bisa dibeli oleh pemerintah dan entitas yang berkait pemerintah meningkat pesat, dan daya beli swasta murni dan rakyat banyak menurun drastik, inflasi tidak lain adalah budaya seserahan kepada para pembesar atau elite negara. (Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah)