Kolom Ekonomi Syariah: Pertumbuhan Merosot pada Era Serba Negara

LANGIT7.ID-Pertumbuhan ekonomi akan menguat menjadi lebih tinggi manakala pemerintah dengan penuh keikhlasan mempersilakan masyarakat di depan. Bagaimanapun kemampuan negara sangat terbatas. Daya jangkau kepada sub sub sektor yang rumit dan jauh hanya mungkin dilakukan oleh swasta. Sebagai contoh betapa sangat terbatasnya ketika pemerintah mencoba melakukan pelatihan-pelatihan ekonomi pada program kartu pra kerja.

Kesadaran Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa untuk menggerakan kembali swasta seperti pelita temaram yang diragukan kekuatannya di tengah parlemen dan birokrasi yang entah bagaimana mulainya tiba-tiba dengan pragmatis saja menjadi penganut serba negara. Dalam hal ini akan dilakukan analisis dengan mengambil contoh untuk tiga bidang saja, yaitu industri pendidikan tinggi, perbankan, dan MBG yang paling fresh.

Baca juga: Kolom Ekonomi Syariah: Kebijakan Ekonomi di Era Keterbukaan

Industri Pendidikan Tinggi

Pada tahun 2015 jumlah mahasiswa nasional 6,6 juta, dari jumlah ini yang dilayani perguruan tinggi negeri (PTN) sebesar 3,1 juta atau 47 persen. Sisanya sebesar 3,3 juta dilayani oleh swasta (PTS), sebesar 53 persen. Keadaan berbalik, pada tahun 2024 pada saat jumlah mahasiswa nasional sebesar 9,9 juta, dari jumlah ini PTN mengambil sebesar 5,48 juta atau sebesar 55 persen dan peran swasta menurun tinggal 45 persen. Pemerintah mengambil peran lebih besar, dan bersaing agresif dengan rakyatnya sendiri, menjadikan tahun-tahun yang sulit bagi perguruan tinggi swasta.

Industri Perbankan

Pada industri perbankan juga terjadi pola yang sama, di mana bank-bank pemerintah atau Himbara bergerak mengambil porsi lebih besar pada 10 tahun terakhir. Pada tahun 2015 total aset Himbara dan Himbasa berbanding 2.315 triliun dan 2.364 triliun. Himbasa masih sedikit lebih besar, tetapi pada 2025 total aset Himbara 4.700 triliun dan Himbasa sebesar 3.300 triliun, keadaan sudah jauh berbalik.

Baca juga: Kolom Ekonomi Syariah: Drone Economics Ekonomi Gen Z

Baik dalam bidang industri layanan pendidikan tinggi dan industri layanan perbankan, ditemukan pola yang sama yaitu mengarah kembali ke supremasi negara. Pengutamaan Himbara juga terlihat pada berbagai peraturan penyaluran dan penempatan dana pemerintah. Di mana bank swasta terdiskriminasi, termasuk yang paling mutakhir penempatan dana 200 triliun, Pak Menkeu yang membawa pelita temaram masih belum juga keluar dari paradigma serba negara. Cara pandang kepada entitas swasta sedemikian rupa sehingga perlu disaingi bahkan didiskriminasi untuk membawa misi perbaikan ekonomi.

Makan Bergizi Gratis (MBG)

Pada tahun ini perbincangan MBG luar biasa, pola serba negara juga sangat nampak. Perlu diketahui jumlah tenaga kerja di sektor akomodasi dan restoran diperkirakan 11,3 juta, karena banyak yang informal jumlah resto dan kafe diperkirakan 1,5 juta gerai. Banyak di antaranya milik Gen Z yang sejak Covid-19 lalu belum juga pulih bahkan makin merosot. Kafe-kafe ini banyak milik Gen Z sebagai jalan keluar sulitnya mencari pekerjaan. Alih-alih program MBG dengan puncak anggaran 370 triliun ke depan memberi ruang kepada ribuan kafe ini, dengan alasan kesehatan dan gizi, negara sibuk membuat lingkaran baru sendiri. Kafe Gen Z dikelola anak-anak muda terdidik sebenarnya mampu mencerna standar kesehatan dan gizi. Dengan memecah kapasitas menjadi kecil-kecil katakanlah 200 pax, maka banyak kafe dan resto bisa dirangkul, dan sekali lagi dengan kapasitas kecil bisa disajikan hangat, dibanding kapasitas 3.000 yang harus disiapkan tengah malam, menyebabkan banyak kerusakan pangan. Kepercayaan kepada swasta sangat lemah dan keinginan untuk jauh mengontrol sangat tinggi.

Baca juga: Mekeu Jalma Lipat Seprapat Tamat

Belajar dari China

China, pada dekade Deng Xiaoping (1978–1992), merupakan dekade pembebasan swasta pertama, pelibatan usaha kecil, dan pemberdayaan petani, mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi 10 sampai 12 persen pada waktu yang panjang. Dekade berikutnya, Jiang Zemin dan Hu Jianto (1992–2012), negara cenderung menjadi regulator dan pasar utama, pertumbuhan sedikit melemah pada 9 sampai 10 persen. Selanjutnya, pada masa negara kembali dominan sejak 2012, pada dekade Xi Jinping, di mana narasi pengendalian pasar menguat, negara ingin kembali ke panggung ekonomi, ternyata hasilnya pertumbuhan menurun dari 8 persen sampai 4 atau 5 persen.

Belajar dari China tersebut maka mempercayai swasta melaksanakan program-program negara, baik dalam pengembangan sumber daya manusia dan berbagai program produktif—misalnya dalam bidang swasembada pangan—data menunjukkan pertumbuhan ekonomi terbaik. Dengan kata lain, ingin menggenjot pertumbuhan sambil menarik peran swasta ke serba negara adalah paradoks esensial.(Ketua Majelis Dikti dan Litbang PP Muhammadiyah)