BNPT Usul Tempat Ibadah Dikontrol Pemerintah, Cholil Nafis: Akan Rusak dan Dzalim

LANGIT7.ID-, Jakarta- - Usulan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Rycko Amelza Dahniel semua tempat ibadah di bawah kontrol pemerintah mendapat reaksi dari berbagai pihak.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis angkat bicara terkait usulan tersebut. Dia tidak sependapat dengan usulan tersebut. Menurutnya, justru pemerintah harus dijiwai nilai-nilai agama.

"Agama itu mitra negara, maka tidak tepat kalau keagamaan mau dikontrol pemerintah. Malah pemerintahan harus dijiwai oleh nilai-nilai agama. Pemerintah yang mengontrol keagamaan akan rusak dan akan zhalim. Rumah ibadah serahkan saja pembinaannya kepada ormas agama," kata Cholil Nafis dikutip Selasa (5/9/2023).

Baca juga:MUI Ajak Muslim Indonesia Perkuat Ekonomi Syariah

Diketahui, acana kontrol rumah ibadah itu bermula dari pertanyaan anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan, Safaruddin dalam rapat dengar pendapat dengan BNPT di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (4/9/2023).

Dia menyinggung soal penyusupan paham radikalisme di BUMN-BUMN. Menurutnya, di salah satu masjid di Balikpapan, Kalimantan Timur, kritik terhadap pemerintah kerap dilontarkan. Padahal, masjid tersebut terafiliasi dengan salah satu perusahaan BUMN. “Itu masjidnya Pertamina tapi tiap hari kritik pemerintah,” kata dia.

Rycko Amelza mengungkapkan telah melakukan studi banding ke sejumlah negara yang melakukan kontrol ketat terhadap rumah ibadah. “Kami sudah melakukan studi banding ke tetangga kita di sebelah, Singapura dan Malaysia, itu semua rumah ibadahnya under control pemerintah,” kata Rycko dalam rapat kemarin.

BNPT juga menyambangi Oman, Qatar, Saudi, dan Maroko untuk memelajari mekanisme kontrol tersebut. Di negara-negara itu, menurut Rycko, semua pengurus masjid, pemberi khutbah, dan materi ceramah dikontrol pemerintah.