LANGIT7.ID-, Jakarta- - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir meminta untuk memasifkan pendayagunaan wakaf dalam membangun ekonomi umat dan bangsa. Dia berharap masalah klasik, yaitu ekonimi tidak terus berulang.
Menurut Haedar, setiap periode memiliki masalah klasik mengenai wakaf, yaitu tentang potensi, khususnya dalam tata kelola dan juga optimalisasi wakaf yang lebih produktif. Kenyataan tersebut menjadi alasan PP Muhammadiyah pada periode ini mengubah nama majelis ini.
“Nama dari majelis wakaf, menjadi Majelis Pendayagunaan Wakaf agar ada sistem kerja yang sistematik, agar potensi wakaf kita yang cukup besar itu bisa dioptimalkan secara maksimal,” ungkap Haedar pada (28/10) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat.
Baca juga:
Abdul Muti Ingatkan Masyarakat Jeli Pilih Wakil RakyatSebaran lahan wakaf milik Muhammadiyah di seluruh Indonesia, harap Haedar, pada periode ini harus selesai diurus baik administrasinya maupun sertifikasinya. Dia juga meminta supaya data sebaran, luas lahan, dan lokasi lahan wakaf milik Muhammadiyah lebih akurat.
“Sehingga kita tidak lagi dihadapkan pada masalah-masalah rutin ini, masalah yang bersifat klasik atau potensial,” harap Haedar Nashir.
Meski belum semua potensi wakaf Muhammadiyah dikelola dengan maksimal, akan tetapi Haedar bersyukur bahwa Muhammadiyah sampai sejauh ini menjadi ormas produktif yang dengan kehadirannya memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas, tanpa terkecuali.
Menginginkan akselerasi dalam pengelolaan wakaf, termasuk wakaf produktif milik Muhammadiyah, Haedar sebagaimana yang disampaikan oleh Bendahara Umum PP Muhammadiyah, Hilman Latief, supaya segera ada organ nazhir khusus yang berperan memproses dan mengkapitalisasi potensi wakaf Muhammadiyah.
Tidak hanya mendinamisasi Majelis Pendayagunaan Wakaf di level pusat, Haedar juga berharap supaya dapat dilakukan akselerasi untuk mendimanisasi MPW sampai di level wilayah, daerah, sampai dengan cabang Muhammadiyah. Bahkan Haedar berharap ini dilakukan oleh semua majelis dan lembaga.
“Tugas-tugas ini juga harus kita reorganisasi. Kita berharap program-program itu bisa terlaksana dan mulai di list,” kata Guru Besar Bidang Sosiologi ini.
(ori)